'Tanggung Jawab Semakin Berat akan Tetapi Wajib untuk Dijalankan'

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - M Sarkani SH MH merupakan satu dari tiga calon pimpinan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumsel terpilih yang bakal dilantik di Jakarta, Rabu (21/9/2022). 

Ketiga nama komisioner Bawaslu Provinsi Sumsel yang baru itu yakni Kurniawan SPd (Komisioner KPU Palembang), Ahmad Naafi SH MKn (mantan komisioner KPU Sumsel), dan Muhammad Sarkani (Ketua Bawaslu Muba) berdasarkan pengumuman hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Bawaslu Provinsi Sumsel masa jabatan 2022-2027 Nomor: 316/KP.01.00/K1/09/2022.

Tantangan tugas berat mengawal Pileg serentak dengan Pilpres sudah menanti sang wasit Pemilu ini. Berikut wawancara Sripoku.com Abdul Hafiz dengan salah seorang calon komisioner Bawaslu Sumsel yang  baru;

SRIPO: Terpilih jadi komisioner Bawaslu yang baru, bagaimana komentarnya?

SARKANI: Saya bersyukur terpilih jadi Bawaslu Provinsi Sumsel. Yang pasti tanggung jawab semakin berat akan tetapi wajib untuk dijalankan.

SRIPO:  Siap bekerjasama dengan Komisioner yang lama?

SARKANI: Saya sebagai komisioner yang baru harus mampu bekerja dengan komisioner yang lama karena komisioner yang lama merupakan bagian dari pimpinan Bawaslu Provinsi Sumsel. 

SRIPO: Pemilu kali ini serentak, setelah Pileg, Pilpres maka dilanjutkan dengan Pilkada. Menurut Anda akankah ini berbeda dari Pemilu-pemilu sebelumnya?

SARKANI: Perbedaan pasti tetap ada, mudah-mudahan perbedaan itu menuju ke arah yang lebih baik. 

SRIPO: Apakah akan jauh lebih kompleks (rumit)?

SARKANI: Masalah rumit atau tidak kita belum bisa memastikan.

SRIPO: Menurut Anda, apa yang harus menjadi pokok pengawasan dalam Pemilu Serentak 2024?

SARKANI: Yang menjadi pokok pengawasan pada saat ini adalah DPB (Daftar Pemilih Berkelanjutan). 

SRIPO: Bagaimana persoalan mata pilih, hal itu terus menjadi "hantu" dalam setiap pemilihan, diributkan, dikritik karena tak akurat dll?

SARKANI: lDPB (Daftar Pemilih Berkelanjutan) yang selalu perbaharui oleh teman-teman dan di rapat koordinasikan tiap 3 bulan sekali bersama stakeholder. 

SRIPO: Dalam waktu dekat, pembentuk Bawaslu kabupaten/kota dilanjutkan dengan Pengawas di level bawah. Apa yang Anda tekankan kepada calon-calon Bawaslu kabupaten/kota?

SARKANI: Tahapan sekarang adalah rekrutmen Panwascam. Kalau Bawaslu kabupaten/kota satu lagi. Jelas mereka harus mampu bekerja penuh waktu di tengah-tengah keterbatasan personil mereka.

SRIPO:  Bagaimana membuat Bawaslu benar-benar menjadi lembaga independen tak terkontaminasi parpol atau calon?

SARKANI: Mereka punya integritas supaya penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu/pilkada bisa diterima masyarakat.

SRIPO:  Dari komisioner sebelumnya, terungkap baik komisioner hingga staf dicatut oleh parpol untuk mengisi kepengurusan. Pendapat Anda tentang masalah ini?

SARKANI: Secara teknis kalau ada nama-nama yang dicatut harus melapor ke Bawaslu kabupaten/kota dan akan dilaporkan ke provinsi melalui link khusus untuk memperbaiki hal itu.

# Profil calon Komisioner Bawaslu Provinsi Sumsel terpilih nama Muhammad Sarkani, SH., MH merupakan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Musi Banyuasin periode 2018-2023.

Pria kelahiran Pengaturan Kecamatan Batang Hari Leko (BHL) Kabupaten Musi Banyuasin, 12 Maret 1971 merupakan alumni SMA Muhammadiyah 1 Palembang dan lulus pada tahun 1990. Sarkani melanjutkan pendidikan Ilmu Ekonomi di Universitas Tridinanti Palembang tahun 1991.

Namun pada semester lima, pendidikan Sarkani harus terhenti. Sekitar tahun 1995, ia mencoba peruntungan meninggalkan tanah kelahiran dan merantau ke kota Tangerang dan bekerja di sebuah perusahaan swasta.

Barulah di tahun 2000-an Sarkani kembali melanjutkan pendidikan lmu Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sekayu dan resmi mendapat gelar Strata satu (S1) Sarjana Hukum dari kampus tersebut di tahun 2013.

Sarkani meneruskan pendidikannya ke jenjang Strata dua (S2) dan pada 2016 berhasil mendapat ijazah Magister Hukum dari Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ia juga menjalani studi S3 program doktoral ilmu hukum di Universitas Sriwijaya. Karirnya dalam penyelenggaraan pemilu sudah berlangsung sejak lama bahkan sebelum ia menamatkan pendidikan S1 nya.

Ketertarikan tersebut diakuinya lantaran didorong oleh keanehan demokrasi di Indonesia saat itu, dimana selama Orde Baru, pilar-pilar demokrasi seperti partai politik, lembaga perwakilan rakyat, dan media massa berada pada kondisi lemah dan selalu dibayangi oleh mekanisme reccal, sementara partai politik tidak mempunyai otonomi internal. 

Pengalamannya dalam kepemiluan terbilang tak sedikit, di tahun 2012, ia sudah terlibat sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Muba untuk Kecamatan Keluang, dan demikian pula pada Pemilihan Gubernur Sumsel di tahun 2013.

Lalu pada 2017, Sarkani pun dipercaya sebagai Ketua Panwas Pemilihan Bupati Muba untuk Kecamatan Sungai Lilin pada 2017. Dan dipilih sebagai Ketua Panwas Pilgub Sumsel di tahun 2018.

Menurutnya Pemilu merupakan proses politik yang dinamis dan hanya bisa berjalan lancar dan tertib apabila dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan merupakan suatu hal yang amat penting bahwa pemilu adalah representasi dari kedaulatan rakyat. 

Dengan cara memastikan pemilu diselenggarkan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil demi perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Sarkani, pemilu tidak lepas dari kecurangan, dan terjadi bukan saja karena terbukanya peluang, tetapi juga karena kurangnya kesadaran serta pemahaman akan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Oleh karena itu dirinya tidak ingin melakukan kecurangan karena masih banyak jalan keluar lainnya dalam mencapai sesuatu tinggal bagaimana usaha dan upaya yang akan dilakukan menuju kebenaran. (Abdul Hafiz)