Isu Perubahaan Skema Harga BBM, Herman Deru Forkopimda Antisipasi Asumsi Liar Menyebabkan Kepanikan

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Isu adanya perubahan kebijakan soal skema harga BBM (Bahan Bakar Minyak) harus disikapi dengan bijak.

Hal itu harus dilakukan, agar tidak timbulnya asumsi liar yang menyebabkan kepanikan di masyarakat sehingga mengganggu kondusifitas serta terjadinya gesekan harga BBM.

Oleh karena itu, Gubernur Sumsel H Herman Deru mengajak semua pihak untuk berkolaborasi memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait isu perubahan kebijakan skema harga BBM tersebut.

"Terjadinya unjuk rasa terkait perubahan skema harga BBM ini tentu hal yang wajar, karena itu aksi spontanitas masyarakat. Namun sebelum terjadi, tetap harus dilakukan antisipasi baik jangka pendek maupun jangka panjang sehingga perubahan harga BBM ini tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat," kata Herman Deru, usai rapat koordinasi bersama Forkopimda di Griya Agung Palembang, Rabu (31/8/2022) lalu.

Dia menyebut, antisipasi jangka pendek yang harus dilakukan menghadapi perubahan skema harga BBM tersebut yakni dengan memberikan pemahaman atau sosialisasi ke masyarakat.

"Semua pihak harus bersinergi memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait perubahan harga BBM ini," ujar Herman Deru.

Menurut Herman Deru, rencana pemerintah pusat melakukan perubahan harga BBM tersebut dilakukan untuk mengurangi subsidi BBM, lantaran keuangan negara sangat terbatas untuk memberikan subsidi yang besar di tengah harga minyak dunia yang terus melambung tinggi.

"Pengertian kepada masyarakat memang harus dilakukan. Masyarakat juga harus jika keuangan negara ini  terbatas untuk memberikan subsidi yang besar. Apalagi, BBM subsidi ini kerap dimanfaatkan masyarakat yang justru tidak berhak menerimanya," terang Herman Deru.

Perubahan skema harga BBM tersebut, selanjutnya, juga sebagai langkah untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan terhadap BBM bersubsidi.

Bahkan, perubahan skema harga tersebut juga dapat menjadi momentum pemerintah dalam memberikan bantalan sosial yang belakangan ini didengungkan kerap didengungkan kementerian keuangan.

Bantalan sosial merupakan kebijakan pemerintah berupa bantuan dana untuk menjaga menjaga kestabilan daya beli masyarakat. Bantalan sosial diberikan kepada masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global.

Kebijakan tersebut dilakukan sekaligus untuk mengalihkan subsidi BBM agar tepat sasaran.

"Ini juga jadi momentum pemerintah untuk mengubah pola subsidi BBM yang disebut pemerintah pusat sebagai bantalan sosial. Jadi subsidi BBM, bukan berupa barang lagi tapi ke orangnya langsung. Itu bisa meminimalisir penyalahgunaan BBM subsidi tersebut," tuturnya.

Disisi lain, Herman Deru juga meminta Pertamina agar bisa menjamin ketersediaan stok BBM dan kelancaran distribusinya.

"Bukan hanya menjamin ketersediaan, tapi juga menjamin kelancaran distribusi BBM sehingga tidak terjadi kepanikan dalam pembelian BBM. Aparat juga harus melakukan pengawasan terhadap pembeli BBM tersebut," paparnya.

Sementara itu, GM PT Pertamina Patra Niaga MOR II Sumbagsel Aji Anom Purwasakti memastikan, jika stok BBM di Sumsel saat ini tersedia, khususnya BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Bio Solar.

"Antrian BBM ini terjadi karena beberapa faktor yakni ekonomi yang mulai pulih pasca pandemi hingga demand atau permintaan yang tinggi karena perpindahan konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamax beralih ke Pertalite atau Bio Solar. Namun, ketersediaan stok BBM di Sumsel aman," kata Aji Anom Purwasakti.

Tingginya permintaan BBM subsidi yang melambung membuat kuota BBM tersebut terancam habis sebelum waktunya.

"Yang kita khawatirkan, kuota BBM subsidi ini tidak sampai satu tahun. Terlebih, BBM subsidi ini tidak tepat sasaran. Ini menjadi pekerjaan kita agar distribusi BBM subsidi ini memang diterima masyarakat yang berhak," papar Aji Anom Purwasakti.

Diketahui, saat ini BBM subsidi jenis Pertalite masih di harga Rp 7.650 per liter.

Namun demikian, bila tanpa subsidi dari pemerintah harga dari BBM jenis penugasan ini bisa tembus Rp 17.200 per liter.

"Selisihnya itulah yang ditanggung negara. Jika subsidi itu dimanfaatkan masyarakat yang tidak berhak, maka keuangan negara tidak akan cukup membiayainya," pungka Aji Anom Purwasakti.

Sedangkan, Kapolda Sumsel Irjen Pol Toni Harmanto menegaskan, pihaknya bersama TNI dan aparat lainnya akan melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi.

"Kita akan lakukan pengawasan sehingga distribusi BBM bersubsidi ini tepat sasaran," tegas Irjen Pol Toni.