Membaca Kembali Soekarno-Hatta
Satu pesan bersama yang disampaikan oleh para elit politik beberapa hari ke belakang bahwa kompetisi pemilu 2024 bukan lagi untuk membelah/memecah
Oleh: Agung Kurniawan
Kepala Divisi Kajian Strategis Keumatan Bandung Politics Initiatives
SRIPOKU.COM -- ADA yang menarik dari pembicaraan ruang siber kita beberapa hari kebelakang ini. Dimulai dari pertemuan mendadak Prabowo–Surya Paloh, milad Partai PKS, foto bareng Jokowi-Puan di sirkuit formula E, hingga silaturahmi nasional Partai Golkar di Sentul.
Satu pesan bersama yang disampaikan oleh para elit politik beberapa hari ke belakang bahwa kompetisi pemilu 2024 bukan lagi untuk membelah/memecah. Dari sudut pandang kami, pesan dari para elit ini sungguh sangat menyejukan.
Sederhananya kompetisi Pemilu 2024 adalah agenda INDONESIA KEREN 2045 melambung tinggi diatas kepentingan kelompok dan pribadi. Kehendak kita bersama untuk memiliki anak–anak yang mampu berdaya saing global, berintegritas, dan mampu mengalirkan kebermanfaatan bagi kawasan di hari esok sudah harus dialirkan dan diintegrasikan pada 6 komponen pembangunan nasional.
Yang dimaksud 6 komponen diatas terdiri dari komunitas masyarakat yang solid, pemerintahan yang responsive (strategis dan taktis), perguruan tinggi yang peka terhadap metode penyelesaian masalah yang efektif dan efisien, industry yang konsisten menghidupkan mesin 24/7, media yang persisten mencari kekurangan dari sistem berjalan, dan militer yang siap mengawal keamanan (baik pengaruh alutsista atau kemampuan intelligence).
Berapa lama waktu yang kita miliki untuk mewujudkan itu semua? Kita hanya punya waktu 21 tahun pasca pemilu 2024, atau hanya 4 periode kepemimpinan. Semua dimulai dari pemilu 2024.
Jangan lupa subscribe, like dan share channel Youtube Sripokutv di bawah ini:

Saat ini, elit parpol sedang bingung dan bimbang dalam meramu konfigurasi yang pas dalam menyongsong pilpres 2024. Apakah akan dijalankan dua putaran, atau hanya cukup satu putaran? Dilemanya adalah jika pilpres hanya dilakukan satu putaran maka dikhawatirkan bangsa Indonesia akan terpecah lebih dalam karena terbawa dampak psikologis massa pasca 2019.
Kalau pilpres dilakukan dua putaran karena menghindari perpecahan bangsa maka pertanyaannya siapa yang mau menanggung biaya besar pemilu dua putaran tersebut ? Mau mengajukan pinjaman luar negeri untuk membayari urusan dapur politik kita ? Come on, dunia sedang krisis.
Kalaupun ada negara luar yang mau membayari maka visi kita untuk menjadi negara terbesar di belahan bumi bagian selatan tidak akan sepenuhnya terwujud. Maka, coba kita urai permasalahan ini. Kita mulai dari sebab lahirnya dilemma, perpecahan.
Pertanyaan dasarnya, kenapa perpecahan dapat lahir ? Karena adanya conflict of interest? Karena situasi sulit yang dialami antar parpol ? Atau karena sengaja dibenturkan oleh segelintir kaum agar saling menyakiti ?
Rasanya urutan sebab yang tepat, dimulai karena adanya agitasi dari segelintir kaum agar terus-terusan mendorong perbedaan antar beberapa kaum akar rumput, sehingga lahirnya conflict of interest yang mendorong antar kaum akar rumput yang berselisih tersebut saling menyakiti dan saling membuat front yang memecah.
Atau karena situasi sulit yang dialami antar parpol? Rasanya tidak, karena sejarah telah membuktikan bahwa ditengah masa yang sulit, Indonesia cenderung untuk bersatu, Soekarno-Hatta adalah contoh simbolnya.
Mari kita kaji kembali apa yang sebenarnya menjadi elemen pendukung Soekarno-Hatta pada tahun 1945, tahun dimana krisis parah dunia terjadi sebagai dampak perang dunia 2.
Jangan lupa juga subscribe, like dan share channel Instagram Sriwijayapost di bawah ini:

:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palembang/foto/bank/originals/Agung-Kurniawan.jpg)