Apriyadi Jabat Pj Bupati Muba, Ketua DPRD Sumsel Titip Pesan Ini : Pj Bukan Bernuansa Politik

SRIPOKU. COM, PALEMBANG--Gubernur Sumsel Herman Deru resmi melantik Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin (Muba) Apriyadi, di Griya Agung Palembang, Senin (30/5/2022).

Sejumlah pihak berharap, dengan adanya Pj kepala daerah tersebut, maka roda pemerintahan di Kabupaten kaya tersebut tetap berjalan.

"Yang pasti, dengan dilantiknya PJ Muba kita berharap roda pemerintahan kembali bisa dijalankan, sesuai dengan apa yang kebijakan-kebijakan dari pemimpin yang sebelumnya," kata Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati, Senin (30/5/2022).

Politisi partai Golkar ini menerangkan, PJ Bupati ini tidak akan merubah apapun (kebijakan), karena bagaimanapun juga RPMJD sudah ditetapkan, sehingga tinggal melanjutkan yang sudag direncanakan.

"Jangan ada kesan, bahwa ini ada sesuatu karena PJ Muba juga orang dalam sendiri, adalah Sekretaris daerah sana, yang sudah tahu apa yang harus dilakukannya.

Jadi kita berharap saya sebagai ketua DPRD Sumsel, tentunya saya berharap dengan ditunjuknya Sekretaris daerah Kabupaten Muba menjadi PJ tentunya PJ ini lebih tahu.

Mana yang harus didahulukan dan mana yang harus dijadikan prioritas strategis," paparnya.

Disisi lain meski Pj Bupati Muba itu sempat "polemik" karena bukan usulan Gubernur Sumsel, ia berharap hubungan antara Pemkab Muba dengan Pemprov Sumsel tetap baik.

"Kita harapkan juga, koordinasi dengan pemerintah provinsi karena bagaimana juga Gubernur ini adalah menerapkan kebijakannya di infrastruktur seperti tadi, saya sembari Paripurna saja saya juga bisikan ada jalan-jalan yang memang harus segera diperbaiki, sehingga hal itu pun juga jangan sampai ada keluhan terutama Muba itu adalah daerah perlintasan menuju ke Palembang," tandasnya.

Dilanjutkan Anita, dengan nanti banyaknya kepala daerah berstatus Pj ataupun Plt/Plh hingga Pilkada 2024, siapapun Pj yang telah ditunjuk pemerintah pusat harus diterima dan diharapkan memang yang mengetahui daerahnya itu sendiri.

"Jadi, kalau kita bicara dari DPRD tentunya kita berharap bahwa PJ ini bukan bernuansa politik, namun PJ ini adalah sebagai pejabat yang mengemban amanah untuk menjalankan roda pemerintahan, agar tidak ada stagnan.

Jadi saya rasa pemerintah pusat yang mempunyai kewenangan untuk menunjukkan Pj, hal itu sudah diperhitungkan," pungkasnya.