Dugaan Korupsi Masjid Raya Sriwijaya

Hakim Tunda Sidang Masjid Raya Sriwijaya yang Menyeret Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin

Ketua majelis hakim Yoserizal SH MH menunda sidang perkara dugaan tindak pidana dugaan korupsi Masjid Raya Sriwijaya.

Editor: Refly Permana
sripoku.com/hafiz
Pengunjung yang menantikan sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi anggaran pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang, Senin (18/4/2022).  

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Ketua majelis hakim Yoserizal SH MH menunda sidang perkara dugaan tindak pidana dugaan korupsi Masjid Raya Sriwijaya di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang hingga Kamis (21/4/2022) 

"Untuk sidang Masjid Raya Sriwijaya yang akan menghadirkan saksi 5, dan ahli 6 orang, kita agendakan Kamis (21/4/2022) dan Selasa (26/4/2022)," ungkap Yoserizal SH MH saat memimpin sidang pemeriksaan perkara kasus dugaan korupsi jual beli gas Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumsel tahun 2010-2019 yang menjerat terdakwa mantan Gubernur Sumatera Selatan, Ir H Alex Noerdin SH bersama tiga tersangka lainnya yakni Muddai Madang, Caca Isa Saleh S dan A Yaniarsa Hasan di Pengadilan Tipikor Palembang, Senin (18/4/2022),

Pengunjung yang tadinya mengira bakal digelar sidang perkara dugaan tindak pidana dugaan korupsi anggaran pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang pukul 10.00 ternyata hingga sore, Yoserizal SH MH masih memimpin sidang pemeriksaan perkara kasus dugaan korupsi jual beli gas Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumsel tahun 2010-2019.

Pada sidang sebelumnya, jaksa menuntut dua terdakwa dengan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan dua lainnya 5 tahun penjara.

Tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Palembang, Rabu (13/4/2022).

Para terdakwa yang dituntut dengan hukuman 5 tahun penjara yakni Ahmad Najib mantan Asisten Kesra Setda Sumsel sekaligus Sekretaris Panitia Pembangunan dan Laonma PL Tobing mantan Kepala BPKAD Sumsel.

Sementara Agustinus Antoni yang menjabat Kabid Anggaran BPKAD Sumsel sekaligus Sekretaris Tim Anggaran Pemprov Sumsel dan Loka Sangganegara selaku tim leader pengawas PT Indah Karya dituntut selama 4 tahun 6 bulan (4,5 tahun) penjara.

Selain itu, JPU menuntut masing-masing terdakwa membayar denda Rp750 juta dengan ketentuan tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan kurungan.

Jaksa menilai keempat terdakwa dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, terlebih anggarannya berasal dari pembangunan tempat ibadah. Yang meringankan, para terdakwa dianggap berlaku baik dan sopan selama sidang.

Setelah mendengarkan tuntutan, Ketua Majelis Hakim Yoserizal menunda sidang pekan depan untuk tahapan pembacaan nota pembelaan (pleidoi). Terdakwa akan memberikan pembelaan secara tertulis dan lisan.

Diketahui, awal tahun ini penyidik menetapkan sejumlah tersangka korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, yakni Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya periode 2015-2018 Eddy Hermanto, Divisi Lelang Pembangunan Syarifudin, serta dua orang pihak ketiga Yudi Arminto dan Dwi Kridayani.

Kemudian, penyidik menetapkan dua tersangka lain, yakni mantan Sekda Sumsel, Mukti Sulaiman, dan mantan Kabiro Kesejahteraan Rakyat Setda Sumsel, Ahmad Nasuhi.

Kejati Sumsel juga menetapkan tiga tersangka baru, yakni mantan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin; mantan Kepala BPKAD Sumsel, Laonma PL Tobing; dan Mudai Madang selaku Bendahara Pembangunan.

 

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved