Pekerja atau Buruh yang Mengundurkan Diri atau Di-PHK Bisa Cairkan JHT Meski Belum Berusia 56 Tahun

Pekerja atau buruh yang ingin melakukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dapat menggunakan acuan Permenaker lama, yakni Permenaker Nomor 19 Tahun 2015.

Editor: Sudarwan
Tribunnews.com
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pekerja atau buruh yang ingin melakukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dapat menggunakan acuan Permenaker lama, yakni Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. 

SRIPOKU.COM, JAKARTA -  Pekerja atau buruh yang ingin melakukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dapat menggunakan acuan Permenaker lama, yakni Permenaker Nomor 19 Tahun 2015.

Termasuk bagi pekerja yang terkena PHK atau mengundurkan diri dapat menggunakan acuan Permenaker lama.

Aturan terkait pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan itu dikatakan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.

Ida Fauziyah mengatakan, beleid baru, yakni Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang rencananya berlaku pada 4 Mei 2022 mendatang saat ini masih dalam proses revisi dan belum berlaku efektif.

"Perlu saya sampaikan kembali bahwa Permenaker lama (No. 19/2015) saat ini masih berlaku dan masih menjadi dasar bagi teman-teman pekerja/buruh untuk melakukan klaim JHT. Tidak terkecuali bagi yang ter-PHK maupun mengundurkan diri tetap dapat klaim JHT sebelum usia pensiun," kata Ida seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu (2/3/2022).

Seperti diketahui, pada Permenaker 2/2022, JHT baru bisa dicairkan secara penuh oleh peserta di usia 56 tahun atau saat pensiun.

Sementara itu, pada Permenaker 19/2015 menyebut manfaat JHT juga bisa dicairkan bagi peserta yang berhenti kerja.

Kategori peserta yang berhenti kerja tersebut termasuk di dalamnya peserta mengundurkan diri, peserta terkena PHK, dan peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Peserta bisa mencairkan secara tunai dan sekaligus setelah melawati masa tunggu 1 bulan terhitung sejak tanggal berhenti kerja atau PHK.

Ida pun menjelaskan, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masiih dalam proses revisi Permenaker 2/2022.

Menurut Ida, ketentuan tentang JHT pada revisi Permenaker tersebut akan disesuaikan dengan aturan lama dan dipermudah.

Kemnaker saat ini sedang melakukan serap aspirasi bersama serikat pekerja. Kemenaker juga secara intens berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kementerian/lembaga terkait.

"Kami sedang melakukan revisi Permenaker No.2 tahun 2022, insyaallah segera selesai. Kami terus melakukan serap aspirasi bersama serikat pekerja, serta secara intens berkomunikasi dengan kementerian/lembaga," ucap Ida.

Lebih lanjut, saat ini juga sudah mulai berlaku Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP bagi mereka yang ter-PHK.

Program ini memiliki 3 (tiga) manfaat yang dapat diperoleh oleh pesera JKP yakni manfaat uang tunai, akses terhadap informasi pekerjaan melalui situs pasker.id, serta pelatihan untuk skilling, upskilling maupun re-skilling.

"Dengan demikian saat ini berlaku 2 (dua) program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memproteksi pekerja/buruh yang kehilangan pekerjaan, yaitu berupa JHT dan JKP. Beberapa pekerja ter-PHK sudah ada yang mengklaim dan mendapatkan uang tunai dari program JKP," kata Ida.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menaker: Aturan Lama Masih Berlaku, Pencairan JHT Tak Perlu Tunggu Pensiun"

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved