Provinsi Sumsel Minim Dewan Pengawas Syariah, Bertugas Awasi Bisnis Syariah Pinjam-meminjam

Penulis : Linda Trisnawati

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Forum Dai Ekonomi Islam Provinsi Sumatera Selatan (Fordeiss), menilai hingga saat ini provinsi Sumsel masih minim anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Padahal, DPS ini memiliki peranan cukup penting, yakni mengawasi, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap akad-akad dalam hal melaksanakan bisnis secara syariah.

"Di Sumsel ini masih minim DPS, untuk itu kita adakan pelatihan persiapan atau pra test untuk jadi DPS," kata Ketua Fordeiss Dr Ulil Amri Lc MHI saat menggelar Training Persiapan Menjadi DPS di Grand Atyasa Convention Center, Jumat (26/11/2021).

Menurut Ulil Amri, di Sumsel DPS baru ada 4-5 orang, sedangkan kebutuhannya ratusan orang.

Artinya masih belum mencukupi dan masih sangat jauh sekali dari kata mencukupi.

"Untuk itulah kita perlu mempersiapkannya. Sebab DPS ini yang menyeleksinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat.

Jadi pesertanya perlu kita bekali. Sebab ketika tidak ada bekal maka tidak akan tahu apa-apa, akan lebih baik diberikan bekal," ungkapnya.

Ulil Amri mengatakan, untuk bisa menjadi DPS ini terbuka untuk umum asal ada niat dan kemauan.

Minimal ada basic tentang ekonomi syariah dan akutansi, karena ada testnya.

"Kalau kita Fordeiss hanya mengakomodir dan menyiapkan agar siap menjadi DPS.

Sebab fokusnya Fordeiss itu pada literasi dan menyiarkan ekonomi syariah di Bumi Sriwijaya," katanya.

Sementara itu, Ketua MUI Provinsi Sumsel, Prof Dr Aflatun Muchtar mengatakan, apa yang digagas Fordeiss ini sesuatu yang sangat positif untuk membumikan ekonomi syariah Islam di masyarakat.

"Mayoritas umat kita Islam, maka tentunya ekonomi syariah Islam harus berakar koko di hati masyarakat.

Kalau masyarakat paham dan mengerti itu maka akan muncul UMKM dan bisa berbisnis yang halal," katanya.