Realisasi Belanja APBD Dibawah 50 Persen,Walikota Lubuklinggau; Dampak Dua Tahun Pandemi

Pandemi berdampak pada realisasi APBD daerah, seperti dialami KOta Lubuklnggau dengan serapan dibawah 50 persen

Editor: Azwir Ahmad
ho/sripoku.com
Wali Kota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe 

SRIPOKU.COM, LUBUKLINGGAU - Realisasi belanja Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Lubuklinggau  Berdasarkan Data Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumsel masih rendah.

Kota Lubuklinggau bersama delapan kabupaten lainnya realisasi belanjanya masih dibawah 50 persen yakni Kota Palembang 49,19 persen Lubuklinggau 41,38 persen.

Lalu, Kabupaten Empat Lawang 46,15 persen, PALI 45,60 persen, Banyuasin 45,56 persen, Lahat 43,94 persen, Ogan Ilir 43,54 persen dan yang paling rendah Musi Rawas Utara (Muratara) 37,74 persen.

Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe mengatakan rendahnya realisasi APBD Kota Lubuklinggau saat ini karena disebabkan oleh masa pandemi selama dua tahun terakhir.

”Pemerintah daerah dipotong atau recofusing anggarannya, di saat APBD atau rencana pembangunan daerah sudah selesai. Tentu kondisi ini membuat kita harus jungkir balik
menyiasati anggaran," ungkap Nanan pada wartawan, Senin (15/11/2021)

Sedangkan masyarakat tidak mau tau kalau anggaran Pemkot terbatas. Harapan masyarakat tentunya pembangunan harus ada setiap tahunnya.

Nanan mengatakan saat ini pihaknya  sedang berupaya agar serapan belanja bisa lebih optimal. Akibat Covid-19 baru dua bulan terakhir mereka baru bisa merealisasikan pembayaran-pembayaran untuk OPD-OPD di lingkungan Pemkot, maupun kepada pihak ketiga.

”Kita berharap, di akhir tahun ini serapan APBD kita bisa lebih maksimal. Secara umum APBD kita over limit dan tidak pernah silpa. Pola pembangunan kita optimalisasi, ini yang kita lakukan,’ ujarnya.

Menurutnya Kota Lubuklinggau wilayahnya sangat luas, bahkan nomor 16 dari 98 Kota se-Indonesia, membuat pemerintah masih berfikir tentang infrastruktur. Bukan seperti Surabaya
yang tidak lagi berfikir untuk infrastruktur yang berlebihan.

Dengan luas wilayah yang besar ini pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas. Namun dengan terus meningkatkan infrastruktur harapannya bisa meningkatkan
derajat warga Kota Lubuklinggau.

"Kita berusaha membangun derajat masyarakat kita. Contoh dengan terus dibukanya akses jalan, semua tanah harganya tinggi," ungkapnya.

Belum lagi tumbuhnya PKL yang membuat Pemkot bingung bagaimana mau menertibkannya karena sudah terlalu banyak. Ini kan artinya derajat warga Lubuklinggau naik.

"Bila buruk tidak mungkin pedagangnya banyak. Kita meyakini, peningkatan infrastruktur bisa meningkatkan derajat masyarakat kita,” jelasnya. (Joy)

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved