Mukti Sulaiman dan Ahmad Nasuhi Mengaku Salah dalam Kasus Korupsi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya

Dua terdakwa kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya, Mukti Sulaiman dan Ahmad Nasuhi menjalani sidang perdana

Editor: Sudarwan
SRIPOKU.COM/CHAIRUL NISYAH
Tim kuasa hukum terdakwa Ahmad Nasuhi, M Herlangga SH MH (tengah) didampingi Redho Junaidi SH MH (bermasker hitam) saat diwawancarai Sripoku.com seusai persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang, Kamis (23/9/2021). 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Dua terdakwa kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya, Mukti Sulaiman dan Ahmad Nasuhi menjalani sidang perdana, Kamis (23/9/2021).

Sidang digelar secara virtual diketuai boleh hakim Abdul Azis SH MH di Pengadilan Tipikor Palembang.

Dalam sidang agenda dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel, diketahui kedua terdakwa dikenakan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atas dakwaan tersebut, melalui tim kuasa hukum masing-masing, terdakwa Mukti Sulaiman dan Ahmad Nasuhi kompak tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan JPU Kejati Sumsel.

Dikonfirmasi seusai persidangan, tim kuasa hukum terdakwa Mukti Sulaiman, Iswadi Idris SH MH mengatakan pihaknya menilai dakwaan JPU Kejati Sumsel cukup jelas.

"Dari dakwaan kami menilai sudah jelas jika klien kami Mukti Sulaiman hanya melakukan kesalahan administratif. Biar saja JPU buktikan dakwaannya, kami selaku kuasa hukum siap untuk melakukan pembelaan pada yang bersangkutan," ujar Iswadi Idris yang dikonfirmasi seusai persidangan, Kamis (23/9/2021).

Dia menjelaskan, berdasarkan dakwaan yang dibacakan JPU Kejati Sumsel dalam persidangan tadi bahwa jelas terdakwa Mukti Sulaiman, tidak sedikit pun menerima aliran dana hibah, baik berupa uang, janji, barang atau dalam bentuk apapun.

"Dalam dakwaan disebutkan jika yang bersangkutan hanya melakukan kesalahaan administratif," jelasnya.

Iswadi juga menambahkan jika dalam perkara dugaan korupsi Masjid Raya Sriwijaya, terdakwa Mukti Sulaiman selaku Koordinator keuangan daerah dan TAPD dianggap tidak melakukan verifikasi dalam penganggaran hibah masjid tahun 2015 dan 2017.

"Di sini kami menjelaskan jika klien kami ini hanya sekda yang memiliki pimpinan. Terlebih mengenai dana hibah bukanlah menjadi tangung jawabnya, melainkan yang bertanggungjawab baik secara materil dan formil adalah penerima hibah itu sendiri," jelasnya.

Hampir sama dengan keterangan kuasa hukum terdakwa Mukti Sulaiman, tim kuasa hukum terdakwa Ahmad Nasuhi, Mochamad Herlangga SH MH dan Redho Junaidi SH MH, pihaknya pun tak mengajukan eksepsi atas dakwaan JPU.

"Kami menilai ini hanya pemeriksaan biasa. Akan tetapi kami tidak mengajukan eksepsi kami mengamini dakwaan jaksa penuntut umum," ujar Herlangga.

Dia menjelaskan bahwa berdasarkan dakwaan tadi ada beberapa hal yang menurut pihaknya perlu dikritisi.

Seperti dalam dakwaan tadi disebutkan, bahwa dalam perkara ini seakan-akan surat permohonan hibah itu dibuat dan diajukan oleh terdakwa Ahmad Nasuhi.

Halaman
12
Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved