Pengumuman Administrasi Lulus, Guru Honor di Musi Rawas Tak Bisa Ikut tes PPPK, Berikut Peyebabnya?
Cerita Slamet guru honor yang mengajar di SMAN Campur Sari Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas harus merelakan tak bisa ikut tes PPPK
Penulis: Ahmad Farozi | Editor: adi kurniawan
SRIPOKU.COM, MUSIRAWAS - Secercah harapan muncul ketika Slamet (35) mendapat informasi akan ada penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) fungsional guru.
Dia yang merupakan salah seorang guru honor di Musi Rawas yang mengajar di SMAN Campur Sari Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas pun menyambut gembira kabar baik tersebut.
Dia berharap bisa lulus tes dan diterima menjadi guru PPPK yang otomatis bisa mengangkat status dan pendapatan keluarganya.
Dengan penuh semangat, dia pun mulai mengurus segala sesuatu yang menyangkut persyaratan untuk mengikuti seleksi penerimaan PPPK guru tersebut.
Mulai dari pengurusan administrasi maupun menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan.
"Itukan (informasi) muncul di info dapodik (data pokok pendidikan)."
"Di sistem ada namanya info GTK, itu dijelaskan, guru honor yang kategori sudah berapa tahun dan masuk di dapodik, di info GTK itu otomatis muncul bisa mengikuti tes PPPK, saya taunya bulan Juli 2011 ini," tutur Slamet, saat dibincangi Sripoku.com, Selasa (14/9/2021).
Baca juga: Menjadi Syarat Lolos Seleksi, Begini Passing Grade PPPK 2021 Guru dan Non Guru
Namun ditengah perjalanan, langkahnya untuk mengikuti tes PPPK guru menemui rintangan.
Langkahnya terganjal saat dilakukan tahapan verval atau verifikasi terhadap ijazah sarjananya.
Dia yang kuliah jurusan Bimbingan Konseling di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup, Bengkulu, ternyata namanya tidak tercantum.
"Di dapodik diminta vervalkan ijazah, kalau kampus online, maka otomatis nama kita ada, NIM (nomor induk mahasiswa) kita ada. Nah masalahnya setelah kita verval ijazah, nama kita tidak muncul," ujarnya.
Karena penasaran, dia kemudian mendatangi kampusnya STAIN Curup.
Dikatakan, setelah di kampus, bagian operator kampus kemudian memasukkan datanya secara scan manual.
Dia pun memasukkan datanya dengan Jurusan Bimbingan Konseling, namun gagal masuk.
Karena tak bisa masuk, maka dicoba jurusan lain, yaitu S1 Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), dan ternyata bisa masuk ke sistem.
"Setelah masuk aku udah tenang, pikiran kita nggak ada masalah lagi," ujarnya.
Dilanjutkan, setelah ada pengumuman resmi penerimaan PPPK guru, maka dia pun ikut mendaftar.
Setelah itu pengumuman administrasi dia pun lolos. Maka katanya dia masih tenang-tenang saja.
Namun saat memasuki masa sanggah, saat klik soal ijazahnya jurusan Bimbingan Konseling, ternyata tidak terkoneksi dengan kampusnya.
Dia pun kembali kebingungan dan minta saran serta masukan dari berbagai pihak, hingga saran kepala sekolah tempatnya mengajar dia ikuti juga.
"Ternyata nggak bisa masuk juga, karena saat verval tadinya, sudah terverval ijazah itu ke jurusan Pendidikan Agama Islam bukan Bimbingan Konseling maka saat klik nggak bisa masuk," keluhnya.
Dikatakan, tahapan berikutnya adalah pengumuman.
Dimana saat pengumuman administrasi dia dinyatakan lulus.
Namun setelah akan dilakukan pencetakan kartu lokasi formasi, ternyata datanya tidak ada.
"Setelah itu pengumuman administrasi aku lulus. Setelah administrasi lulus kita ke tahap selanjutnya yaitu cetak kartu."
"Setelah cetak kartu ini muncul masalah, nama saya, lokasi formasi saya tidak ada."
"Kami cek ke website, memang nggak masuk, dan disitu ada penjelasan katanya ini tahap satu," ujarnya.
Menerima kenyataan ini, Slamet kesal bukan main.
Dia yang sudah berupaya keras untuk bisa ikut tes penerimaan PPPK guru, ternyata gagal sebelum perang.
Kekesalan dan kekecewaannya sangat masuk akal.
Dia yang ingin mencoba memperbaiki statusnya, ternyata tak bisa ikut tes PPPK.
Slamet sendiri merupakan guru honor di SMAN Campur Sari Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas sejak tahun 2012.
Ketika terjadi perubahan kebijakan bahwa SMA sederajat tidak lagi dibawah naungan kabupaten tapi dibawah naungan propinsi, dia pun mengaku mengantongi SK honor dari gubernur Sumsel pada tahun 2017 lalu.
Diceritakan, pendapatannya sebagai guru honor hanya Rp500 ribu per bulan.
Namun semua dilakoninya demi menghidupi keluarganya.
Jumlah upah mengajarnya itu menurut Slamet, sangat jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dalam satu bulan.
Karena itu, untuk menghidupi keluarganya, dia bekerja sebagai penyadap karet, disela waktu mengajarnya.
"Kalau gaji guru honor ya Rp500 ribu sebulan. Makanya saya juga nyadap karet kalau sedang tidak mengajar. Bukan kebun karet saya, tapi kebun karet milik orang tua," ujarnya.
Lain yang dialami Slamet, lain pula yang dialami Frades Harmansyah, guru honor di SMAN Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas.
Guru honor mata pelajaran Bahasa Inggris ini bisa mengikuti tes PPPK guru.
Hanya saja, dia tidak ikut tes di Kabupaten Musi Rawas atau Kota Lubuklinggau yang dekat dengan domisilinya, tapi dia ikut tes penerimaan PPPK guru di Kabupaten Pali.
"Iya saya ikut tes PPPK di Pali, di Musi Rawas tidak ada jurusan Bahasa Inggris, kita di Musi Rawas dan Lubuklinggau kosong formasi Bahasa Inggris, maka ikut tes di luar kabupaten," katanya.
Diceritakan, dia sudah mengajar honor sejak tahun 2008.
Dimana dari tahun 2008 sampaibtahun 2017, honor kabupaten.
Setelah adanya perubahan bahwa SMA dan SMK dibawah naungan propinsi sejak tahun 2017, maka dia tercatat sebagai guru honor propinsi dengan SK guhernur Sumsel.
"Aku ngajar honor ini sudah 13 tahun lebih," ujarnya.
Dia berharap, pemerintah peka terhadap guru honor yang sudah mengabdi diatas 10 tahun.
Antara lain dengan menurunkan pasing grade, khususnya di kompetensi teknis.
Karena kalau mau merekrut dengan pasing grade tinggi, mereka sulit untuk bersaing dalam bidang kompetensi teknis ini.
"Tes kan ada kompetensi teknis, sosial kultural dan wawancara."
"Untuk sosial kultural dan wawancara, mayoritas guru honor ini pasing gradenya melewati ambang batas, tapi banyak kalah di kompetensi teknis, karena terlalu tinggi pasing gradenya."
"Kalau untuk Bahasa Inggris pasing gradenya 285, itu tinggi sekali, kita harapkan ada kebijakan yang lebih baik dari pemerintah," katanya.