Profil Sri Mulyani, Menteri Jokowi yang Berani Tagih Utang 3 Anak Presiden Soeharto
Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapat tugas untuk menagih piutang debitur yang belum melunasi kewajiban terhadap pemerintah.
Penulis: Yandi Triansyah | Editor: Yandi Triansyah
SRIPOKU.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapat tugas untuk menagih piutang debitur yang belum melunasi kewajiban terhadap pemerintah.
Namun beberapa pihak yang dikejart Sri Mulyani merupakan keluarga dari Cendana.
Utang-utang itu melibatkan tiga orang anak dari Presiden kedua Indonesia yakni Soeharto.
Utang itu juga merupakan sisa warisan dari era Orde Baru sehingga proses pelunasannya masih terkatung-katung.
Tiga anak Presiden Soeharto yang memiliki utang tersebut yakni Bambang Trihatmodjo, Tommy Soeharto, Tutut Soeharto.
Utang Bambang Trihatmodjo berawal dari penyelenggaraan SEA Games XIX pada tahun 1997.
Putra Soeharto itu terlibat di dalamnya, yang saat itu menjadi ketua konsorsium swasta yang ditunjuk pemerintah Orde Baru menjadi penyelenggara kegiatan tersebut.
Namun saat itu konsurium kekurangan dana, sehingga ditalangi oleh pemerintah sebesar Rp 35 miliar.
Dana talangan itulah yang menjadi utang yang terus ditagih pemerintah.
Sementa itu utang Tommy Soeharto sebesar Rp 2,6 triliun.
Perusahaan Tommy Soeharto itu dibentuk dalam rangka proyek mobil nasional (mobnas).
PT Timor Putra Nasional beroperasi pada kurun waktu tahun 1996 sampai tahun 2000. Perusahaan ikut terhempas krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998.
Perusahaan yang sahamnya dimiliki Tommy Soeharto ini lahir setelah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pembangunan Industri Mobil Nasional yang diteken Presiden Soeharto.
Sedangkan yang terakhir yakni Tutut Soeharto.
Utang BLBI atas nama Tutut Soeharto tersebut muncul setelah pemerintah memberikan dana kepada 3 perusahaan miliknya yakni PT Citra Mataram Satriamarga, PT Marga Nurindo Bhakti, dan PT Citra Bhakti Margatama Persada.
Ketiga perusahaan tersebut memiliki utang ke negara masing-masing Rp 191,6 miliar, Rp 471,4 miliar, Rp 6,52 juta dollar AS, dan Rp 14,79 miliar.
Yang menarik dan berbeda dengan para obligor BLBI lainnya, utang ke negara tersebut tidak disertai dengan jaminan aset.
Lantas siapa Sri Mulyani yang berani menagih utang dari putra-putri Presiden Soeharto tersebut.
Berikut Profil Sri Mulyani dirangkum oleh Sripoku.com, Sabtu (11/9/2021)
Menteri Keuangan Republik Indonesia ini memiliki nama lengkap Sri Mulyani Indrawati S.E., M.Sc Ph.d.
Ia lahir di Tanjung Karang Lampung pada 26 Agustus 1962.
Ia merupakan putri ketujuh.
Dikutip dari Wikipedia, Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia.
Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni 2010 hingga dia dipanggil kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro, dia mulai menjabat lagi sejak 27 Juli 2016
Pada tahun 2004, dia pernah menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu.
Pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar.
Sejak tahun 2008, ia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, setelah Menko Perekonomian Dr. Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia.
Pada 2014, ia disebut oleh majalah Forbes sebagai wanita paling berpengaruh di dunia urutan ke-38.
Di era Sri Mulyani, Pemerintah Pusat untuk pertama kalinya dalam sejarah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2016 dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sri Mulyani juga menjadi sorotan dengan berhasil menagihkan pajak perusahaan raksasa Google dan Facebook.
Pada tanggal 11 Februari 2018 dalam acara World Government Summit[41] di Uni Emirat Arab, Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister Award).
Penghargaan diserahkan oleh Sheikh Mohammed bin Rashid yang merupakan Wakil Presiden UAE, Perdana Menteri dan Penguasa Dubai. (Kompas.com/Sripoku.com)