Refocusing Item Belanja Akibat Covid 19, Gaji PNS di Empat Lawang Nyaris Hilang 3 Bulan

SRIPOKU.COM, EMPAT LAWANG - Hampir setiap item belanja lain pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Empat Lawang dihilangkan kecuali belanja gaji pegawai, listrik dan gaji Tenaga Sukarela (TKS). 

Kebijakan tersebut dilakukan adanya defisit anggaran di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang senilai Rp 25 miliar.

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Empat Lawang, H Joncik Muhammad saat menyampaikan pengantar nota keuangan daerah pada rapat paripurna DPRD Empat Lawang, dalam rangka mendengarkan laporan Badan Anggran DPRD Empat Lawang dan penandatangan nota kesepahaman pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (RKUPA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2021.

Menurutnya OPD di Kabupaten Empat Lawang empat bulan kedepan harus berpuasa terkait pelaksanaan program, karena hampir keseluruhan pembiayaan OPD semuanya dinolkan. 

Menurutnya tentu saja semua pihak termasuk dirinya menginginkan kondisi anggaran pemerintah berjalan normal, akan tetapi karena sesuatu hal yakni pandemi COVID 19, kondisi tersebut tidak bisa dielakkan.

Baca juga: Korupsi Fasilitas Lapangan Sepak Bola Empat Lawang, JPU Hadirkan Saksi Penyidik Polda Sumsel

"Jika kita tidak mau ambil kebijakan ini, PNS di Empat Lawang selama tiga bulan kedepan tidak ada gaji," Ungkap Joncik, Senin (07/09/2021).

Joncik menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena ada recofusing anggaran untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Empat Lawang. 

Dimana sebelumnya pemerintah pusat mengharuskan pemerintah daerah lakukan refocusing anggaran untuk penanganan COVID 19 sedangkan Empat Lawang tidak ada dana untuk itu.

Jadi sokusinya adalah merefocusing gaji pegawai di Empat Lawang dengan harapan tidak terpakai dan dapat dikembalikan lagi ke pos anggaran semula.

"Ada aturan baru dari pusat yang menyebutkan dana yang sudah direfocusing itu tidak dapat dikembalikan ke pos anggaran semula, akibatnya anggaran gaji pegawai selama tiga bulan hilang," Katanya.

Kondisi seperti ini menurutnya membuat ia selaku bupati jadi bingung dan pusing, serta harus mengambil langkah besar dengan meniadakan seluruh kegiatan program di APBD-Perubahan.

Hal tersebut memang dilakukan untuk menutupi gaji para pegawai di lingkungan kerja Pemeritahan Kabulaten Empat Lawang. (Sahri/TS)