Kisruh Rp 2 Triliun untuk Sumsel dari Akidi Tio, Pengamat: Ada yang Sudah Curiga tapi Masih Datang

Laporan wartawan Sripoku.com, Jati Purwanti

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Kapolda Sumsel, Irjen Pol Eko Indra Heri, mengutarakan permintaan maaf terkait kegaduhan yang muncul soal dana Rp 2 triliun untuk Sumsel dari Akidi Tio.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Sriwijaya, Muhammad Husni Thamrin, menyampaikan apresiasinya atas tindakan yang dilakukan Eko.

Ia menilai, permintaan maaf itu tidak datang pada saat yang terlambat.

"Saya pikir tidak terlambat, tidak ada pilihan. Sudah tepat. Ini yang sudah seharusnya dilakukan terlepas karena kalau harus jujur kita tidak boleh melimpahkan semua kesalahan kepada pak Kapolda. Seolah-olah ini kecerobohan pak Kapolda," kata Husni, Kamis (5/8/2021).

Husni melanjutkan, Kapolda Sumsel bisa saja harus dimintai pertanggung jawbaannya meski ia sudah mengutarakan permintaan maaf.

Bentuk pertanggung jawbaan itu, tidak menutup kemungkinan, akan dikenai hukuman.

Husni menilai, permintaan maaf dari kapolda adalah puncak dari kisruhnya bantuan Rp 2 triliun untuk Sumsel ini.

"Bisa ini jadi muara akhir, selanjutnya bisa hilang dalam waktu tertentu," kata Husni.

Meski menilai permasalahan bisa dianggap selesai dengan permintaan maaf kapolda, Husni mengatakan akar dari permasalahan ini belum ditemui.

Iapun tak ragu melontarkan istilah seperti layangan putus, karena cerita yang belum utuh dan harus ditemukan jika ingin jelas apa sebenarnya yang sudah terjadi.

• TERKECUALI Bilyet Palsu, Heriyanti Penyumbang Rp 2 Triliun Sulit Terjerat: Ini Alasan Pakar Hukum

Husni juga merasa iba akan apa yang menimpa Eko, pasalnya terkesan para pejabat publik melontarkan kesalahan hanya kepada dirinya.

Padahal, saat sumbangan diberikan secara simbolis, mulai dari gubernur hingga kadinkes hadir.

"Kata gubernur dirinya sudah curiga dari awal, tapi kok ikut datang saat pemberian secara seremonial.

Jika peristiwa berhenti ke Eko saja, ini seperti beliau ditinggalkan sendiri. Ditimpakan ke diri Eko sendiri," kata Husni. 

Husni berharap, bisa dipetik pelajaran penting dari sumbangan ini, salah satunya jangan tergesa-gesa apalagi di masa pandemi untuk mengambil keputusan untuk menyelamatkan masyarakat.

Dikatakannya, suatu keputusan diambil dari proses yang panjang. Jika keputusan rutin harus diberikan aturan.

"Jadi, memang tidak ada kesempatan bagi pejabat publik untuk mengambil keputusan secara sendirian. Tidak ada pejabat publik yang sendirian.

Mereka pasti dibantu berbagai elemen. Jika sendirian berarti ada masalah dalam sistemnya. Semakin tinggi pejabat semakin sendirian (lonely) karena semua orang di sekitarnya memuja," kata Husni.

Husni melanjutkan, ke depan ini bakal tantangan pihak polda.

• Sejumlah Aktivis Sumsel Akui Sempat Ketemu Kapolda Sumsel Soal Dana 2 Triliun dari Akidi Tio

Logis tidak logisnya akhir dari kisruh sumbangan ini akan menjadi tantangan kepolisian untuk mengurai masalah  jadi logis.