Ada Ajakan Tertawakan Moeldoko Posternya Beredar Sebagai 'Ketum Demokrat' Ucapkan Selamat Idul Adha

SRIPOKU.COM—Munculnya sejumlah poster ucapan selamat Hari Raya Idul Adha dari Moeldoko setelah menghilang dari ranah publikasi.

Bahkan ada kelompok yang mengajak masyarakat menertawakan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.

Dilansir  WARTAKOTALIVE.COM tidak terkecuali sejumlah politisi Partai Demokrat meradang dengan beredarnya poster ucapan selamat Hari Raya Idul Adha dari Moeldoko.

Pasalnya, dalam poster tersebut, tertulis Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Mengenakan seragam partai Demokrat, Moeldoko bersandingan dengan Jhoni Alien Marbun yang disebut sebagai Sekjen Partai Demokrat.

Politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidiq merespon poster tersebut dengan mengajak masyarakat untuk menertawakannya.

Rachland bahkan menyebut, keberadaan poster tersebut membuktikan bahwa Kepala KSP Moeldoko tidak memiliki etika lantaran Kemenkumham sendiri telah mengakui bahwa Partai Demokrat besutan Agus Harimurti Yudhoyono adalah yang sah di mata hukum.

"Kita maafkan hari ini. Besok kita tertawakan lagi. Selamanya kita tak akan lupakan, Kepala Staf Presiden @Jokowi ini: tuna etika dan tebal sekali kulit mukanya. Ia bagian dari penyebab, kenapa Istana di masa Presiden Jokowi tak dipandang dengan segan, apalagi hormat." tulis Rachland di Twitter, Selasa (20/7/2021).

Sementara itu, politisi Demokrat lainnya, Yan Harahap menyebutkan bahwa Moeldoko seolah tidak punya rasa malu dan telah 'melecehkan' Kemenkumham.

"Soal ‘rasa malu’ harus kita akui, anak buah Pak @jokowi ini kelihatannya memang sudah tak punya. Keputusan MenkumHAM pun ia ‘lecehkan’."

Yan Harahap menyebut, apa yang dilakukan Moeldoko selama ini telah menjadi contoh buruk bagi generasi bangsa.

"Ia sepertinya merasa lebih terhormat menjadi seorang ‘begal’ daripada menjadi KSP yang baik. Contoh buruk bagi generasi bangsa," ungkapnya

Kubu Moeldoko gugat Kemenkumham

Seperti diketahui, kubu Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menggugat Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, atas hasil KLB Partai Demokrat Deli Serdang.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyebut hal tersebut sebagai wujud nyata gila kekuasaan.