Breaking News:

Ketua MPR: Batalkan PPN Sembako dan Pendidikan, Bertentangan Dengan Sila ke-5 Pancasila

Bambang S: Dalam membuat kebijakan, Kementerian Keuangan seharusnya tidak hanya pandai dalam mengolah angka, namun juga harus pandai mengolah rasa

Editor: Azwir Ahmad
tribunsumsel/eko
Ilustrasi:Bongkar muat beras 

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo
menilai pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dari sembako dan pendidikan bertentangan dengan sila ke-5 Pancasila.

Karena itu di meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membatalkan rencana pemerintah menarik PPN sembako dan pendidikan yang akan berdampak melonjaknya harga dan biaya pada kedua sektor tersebut yang berujung pada inflasi.

"Tidak bisa dibayangkan bagaimana jadinya apabila sembako, terutama beras akan dikenakan PPN," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Minggu (13/6/2021).

Menurut Bambang, pengenaan pajak PPN, otomatis akan membuat harga sembako maupun pendidikan naik tajam. Pada akhirnya akan menaikkan inflasi Indonesia. "Rata-rata per tahunnya, dari kondisi harga beras saja bisa menyumbang inflasi mencapai 0,13 persen," katanya.

Bambang kemudian mengingatkan bahwa dua organisasi terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah juga telah menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah ini.

Dia katakan, di tengah rendahnya kulitas pendidikan dalam negeri, pemerintah seharusnya berterima kasih kepada organisasi masyarakat seperti NU, Muhammadiyah, dan berbagai ormas lainnya yang telah membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyiapkan institusi pendidikan berkualitas.

Maka karena itu, Bambang menilai, pengenaan PPN terhadap pendidikan sama saja menegasikan peran NU, Muhammadiyah, dan berbagai ormas yang fokus pada pendidikan.

"Dalam membuat kebijakan, Kementerian Keuangan seharusnya tidak hanya pandai dalam mengolah angka, namun juga harus pandai mengolah rasa. Harus ada kepekaan sensitivitas terhadap kondisi rakyat," ujar dia.

Bambang mengatakan, Kementerian Keuangan harus menyadari bahwa masih ada banyak cara menaikkan pendapatan negara tanpa harus memberatkan rakyat, terutama memaksimalkan potensi yang sudah ada.

Ia mengingatkan, hingga akhir April 2021 penerimaan pajak baru mencapai Rp 374,9 triliun atau sekitar 30,94 persen dari target total yang mencapai Rp 1.229,6 triliun. "Artinya, masih banyak peluang yang bisa digarap, dengan memaksimalkan potensi pajak yang sudah ada," kata Bambang.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved