Breaking News:

Berita Palembang

Tolak Rencana Pajak Sembako dan Sekolah, Mgs Syaiful Padli : Rakyat Makin Susah

Rencana itu tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

ISTIMEWA / SRIPOKU.COM
Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pemerintah akan memberlakukan pengenaan PPN terhadap barang dan jasa lainnya.

Beberapa sektor yang akan dikenai pajak diantaranya sembako dan sekolah.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Mgs Syaiful Padli, buka suara terkait rencana pemerintah untuk memberlakukan pengenaan PPN terhadap barang jasa dan lainnya.

Rencana itu tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Untuk kategori barang, pemerintah akan mengenakan PPN pada kelompok bahan kebutuhan pokok atau sembako dan hasil pertambangan, dari yang saat ini masih bebas pajak.

Sementara untuk kategori jasa, pemerintah akan mengenakan PPN pada 11 kelompok jasa yang saat ini masih bebas PPN. Di antaranya jasa pendidikan.

Menanggapi hal itu, pria yang akrab disapa MSP tersebut tegas menolak rencana pemerintah tersebut.

Menurut dia, kebijakan itu hanya membuat hati rakyat terluka dan membuat kondisi rakyat semakin terpuruk.

"Apabila diterapkan PPN ini untuk sekolah dan sembako akan menambah kesengsaraan rakyat," kata dia, Jumat (11/6/2021).

Menurut dia, kebijakan itu juga sangat kontradiktif dengan agenda pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19.

"Kami tegas menolak rencana ini," kata dia.

Alasan dirinya menolak rencana pemerintah itu, karena kondisi masyarakat yang masih engos-engosan dihantam pandemi covid-19.

"Daya beli masyarakat akan turun jika kebijakan ini diberlakukan," kata dia.

Maka akan berdampak pada meningkatnya jumlah kemiskinan.

"Kita paham dan sangat mengerti saat ini pemerintah berupaya meningkatkan income melalui pajak, tapi harusnya yang smart tidak mengambil jalan pintas seperti ini. Ada banyak sumber-sumber pajak yang lain dan dapat diandalkan bukan justru dengan menekan rakyat seperti ini," pungkasnya.

Seember Air Tiap Rumah, Satu Desa di India Gagal Dihantam Tsunami Covid-19, 2 Ribu Orang Selamat

Mgs Syaiful Padli Ungkap Penyebab Belum Cairnya Insentif Guru Honorer di Sumsel

Editor: Yandi Triansyah
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved