JOKOWI Arahkan Pembelajaran Tatap Muka Dimulai Bulan Juli, Begini Respon Pimpinan DPRD Sumsel

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pembelajaran tatap muka (PTM) yang akan dimulai Juli mendatang, harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan dilakukan secara terbatas, direspon positif pimpinan DPRD Sumsel.

Menurut wakil ketua DPRD Sumsel Muchendi Mahzarekki, anak- anak sekolah yang selama ini belajar daring mulai jenuh, sehingga pembelajaran tatap muka bagi anak sekolah perlu dilakukan, namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes) 3M (Memakai masker, Menjaga jarak dan Mencuci tangan dengan sabun).

"Saya, sangat mendukung dengan akan dilaksanakannya pmbelajaran tatap muka itu, dengan catatan prokes ketat dan ekstra hati-hati," kata Muchendi, Selasa (8/6/2021).

Politisi partai Demokrat ini pun menerangkan, sebagai wakil rakyat sudah mendorong dan mengawasi, dalam proses mempercepat vaksinasi untuk guru, khususnya guru SMA/SMK sederajat yang sesuai dengan kewenangan pihaknya.

"Dari hasil kunker kami ke sekolah-sekolah, memang belum 100 persen (pendidik), tetapi yang belum di vaksin itu bisa kita hitung dengan jari, paling 1 atau 2 orang, itupun dikarenakan tidak cukup syarat untuk mendapatkan vaksin alasannya kesehatan," ujarnya.

Putra mantan Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki ini juga berhatarap, pihak sekolah ataupun pemerintah daerah yang ada, untuk menginformasikan ke dinas terkait ataupun pihaknya, jika memang ada sekolah yang belum tersentuh sama sekali. 

"Jadi, alangkah baiknya guru yang belum di vaksin, harus menunggu divaksin dahulu agar bisa kembali mengajar. Tapi yang paling penting adalah protokol kesehatannya, karena walaupun sudah di vaksin tidak menjamin badan kita menjadi tidak menular dan ditularkan. Tapi kita yakin setiap sekolah mau untuk divaksin," tukasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan mengenai pembelajaran tatap muka (PTM) yang akan dimulai Juli mendatang, harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan dilakukan secara terbatas.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dikutip dari YouTube resmi Sekretariat Presiden, Selasa (8/6/2021)

Pembatasan yang dimaksud mencakup waktu pelaksanaan, durasi kegiatan, hingga presentase jumlah murid.

"Bapak Presiden tadi mengarahkan bahwa pendidikan tatap muka yang akan dimulai itu, harus dijalankan dengan ekstra hati-hati," terang Budi dalam konferensi pers secara daring di Istana Merdeka, Senin (7/6/2021) lalu.

Pembatasan yang dimaksud Jokowi antara lain, yakni pembelajaran harus dilakukan maksimal dua kali tatap muka dalam seminggu.

Tak hanya itu, Jokowi juga meminta durasi kegiatan pembelajaran maksimal hanya boleh dua jam dalam sekali penyelenggaraan.

Dalam penyelenggaraannya pun harus atas sepengetahuan dan izin dari orang tua masing-masing siswa.

Apabila terdapat orang tua yang memilih pembelajaran dilakukan secara daring juga diperbolehkan.