Berita Selebriti
Arie Kriting Menilai Nagita tak Pantas Jadi Duta PON Papua, Asisten Raffi Ahmad Jawab Keraguan: Malu
Pendapat yang ditulis Olvah itu sontak memancing komentar Sesen. Dalam unggahannya, Sesen meminta agar Arie Kriting membaca argumen dari Olvah.
Pendapat yang ditulis Olvah itu sontak memancing komentar Sesen.
Dalam unggahannya, Sesen meminta agar Arie Kriting membaca argumen dari Olvah.
"Teruntuk masnya @arie_kriting. Tolong dibaca dan dicerna. Saya yakin anda orang pintar. Ntar ditegor bisa saya masnya malu sendiri loh. Makasih," tulis Sesen di laman Instagram-nya, Kamis (3/6/2021).

Diwartakan sebelumnya, gelaran PON XX Papua sebentar lagi akan diselenggarakan.
Semula dijadwalkan digelar Oktober 2020 lalu, PON XX Papua nyatanya akan dilaksanakan dalam waktu dekat..
Akibat pandemi Covid-19 jadwal penyelenggaraan diundur menjadi 2-13 Oktober 2021.
Tanggapan Sesmenpora
Polemik penunjukan Nagita Slavina yang kelahiran Jakarta sebagai ikon PON Papua turut menyita perhatian Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot S Dewa Broto.
Gatot S Dewa Broto menegaskan bahwa pihak Kemenpora tidak ada campur tangan soal penetapan ikon PON Papua.
Dia menjelaskan bahwa kewenangan itu sepenuhnya milik PB PON selaku panitia penyelenggara.
"Kami kaget ya karena kami juga tidak tahu, kami tidak ada campur tangan penetapan duta PON," ujar Gatot kepada Kompas.com, Kamis (3/6/2021).
"Kami dapat info itu sejak Senin lalu. Bahkan kami sempat tanyakan ke pihak Kadispora (Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga) di sana, mereka pun kaget dan tidak tahu juga."
Menurut Gatot, PB PON seharusnya menyadari bahwa masih banyak tokoh Papua yang bisa menjadi duta PON.
Gatot S Dewa Broto menekankan momen PON ini harus mengedepankan kearifan lokal.
"Poinnya adalah kewenangan penetapan duta ini adalah ranahnya PB PON. Kemudian yang kedua, Nagita dan Raffi tidak salah," ujarnya.
"Isu ini sama saja mengusik nilai-nilai sensitivitas. PB PON seharusnya sadar masih banyak tokoh Papua yang bisa dijadikan duta. Ada artis, atlet, hingga menteri."