Breaking News:

Ombudsman Cap Zona Merah Pelayanan Publik Pemkot Pagaralam, Walikota Alpian: Tahun Ini Harus Hijau

Berdasarkan catatan dari Ombudsman Republik Indonesia (RI) perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel), Pagaralam zona merah pelayanan publik.

Penulis: Wawan Septiawan | Editor: Refly Permana
SRIPOKU.COM/WAWAN SEPTIAWAN
Tampak Ombudsman RI perwakilam Sumsel saat menggelar rapat bersama Pemkot Pagaralam dalam rangka pra penulaian pelayanan publik di Kota Pagaralam. 

Laporan Wartawan Sripoku.com, Wawan Septiawan

SRIPOKU.COM, PAGARALAM - Berdasarkan catatan dari Ombudsman Republik Indonesia (RI) perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel), Pagaralam zona merah pelayanan publik.

Dengan demikian. tiga tahun berturut-turut sejak 2017 hingga 2019 status tersebut disematkan ke Pemkot Pagaralam.

Dalam catatan Ombudsman tersebut, Pagaralam termasuk wilayah di Sumsel yang memiliki pelayanan publik yang buruk atau tidak sesuai dengan undang-undang. 

Aswin Kembali Jabat Ketua Ikatan Guru Indonesia Sumsel, Kadisdik Sumsel Riza Pahlevi Jadi Saksi

Untuk memperbaiki status zona, Ombudsman RI perwakilan Sumsel melakukan kunjungan ke Pemkot Pagaralam guna melakukan pendampingan pra penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.

Kepala Keasistenan Maladminitrasi Ombudsman RI perwakilan Sumsel, Agung Pratama, mengatakan bahwa tingkat kepatuhan standar pelayanan publik memang selalu fluktuatif, tergantung kondisi sosial politik yang ada disuatu daerah itu sendiri.

"Akibatnya masih ada beberapa daerah yang masul zona merah atau kepatuhan akan standar pelayanan publiknya rendah," ujarnya, Jumat (21/5/2021).

Bahkan Kota Pagaralam sejak tahun 2017 sampai 2019 masuk dalam zona merah dalam kepatuhan standar pelayanan publik ini sendiri.

"Untuk itu saat ini kita akan melakukan pendampingan pra penilaian standar kepatuhan terhadap pelayanan publik di Pagaralam.

Hal ini dilakukan dengan harapan Pagaralam bisa menjadi zona kuning atau bahkan menjadi zona hijau," katanya.

Jika dilihat, Pagaralam bisa langsung menuju zona hijau jika komitmen OPD pelayanan publik dapat mematuhi standar pelayanan publik dan tidak melakukan maladminitrasi.

RATUSAN Pasukan Brimob Kejar Perampas Senjata 2 Prajurit Kostrad: KKB Incar Senjata Aparat

Sementara itu Walikota Pagaralam, Alpian Maskoni mengatakan, Pemkot Pagaralam menargetkan tahun 2021 ini Pagaralam akan langsung masuk zona hijau dalam peneraparan standar pelayanan publik yang sesuai dengan undang-undang.

"Saya targetkan tahun ini Pagaralam masuk zona hijau. Pasalnya saat ini kita sudah mulai berbenah menuju ke standar pelayanan publik yang sesaui undang-undang tanpa ada maladminitrasi seperti pungli dan sejenisnya," tegasnya.

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved