Breaking News:

75 Pegawai Tak Lulus TWK Dikenal Tak Kompromi Berantas Korupsi Abraham Samad Sebut KPK Hilang Marwah

Sebanyak 75 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)tidak lulus pada tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diselenggaran Badan Kepegawaian Negara

Warta Kota/Antaranews.com
Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa ada skenario untuk menyingkirkan 75 pegawai senior KPK yang gagal tes wawasan kebangsaan (TWK). 

SRIPOKU.COM -- Sebanyak 75 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)tidak lulus pada tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diselenggaran Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Hal ini pun mendapat tanggapan dari mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan, kondisi KPK saat ini sudah sangat menyedihkan.

Abraham menduga, ketidaklulusan 75 pegawai KPK dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai alih status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara (ASN) merupakan skenario dalam rangka menyingkirkan sejumlah pegawai.

“Apakah skenario ini memang ditujukan untuk menyingkirkan 75 orang ini. Tes wawasan kebangsaan ini jangan-jangan memang bertujuan menyingkirkan teman-teman yang 75 orang ini,” ujar Abraham dalam diskusi virtual Polemik MNC Trijaya bertajuk "Dramaturgi KPK", Sabtu (8/5/2021).

Abraham mengatakan, sebagian dari 75 orang yang tidak lolos TWK merupakan orang yang dikenal tidak kompromi dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Menurut dia, apabila memecat 75 orang tersebut, KPK akan kehilangan marwah dalam menjalankan tugasnya.

Baca juga: Ramalan Zodiak Keuangan Besok Minggu 9 Mei 2021:Uang Leo Habis Untuk Membeli Barang yang Tak Disukai

Baca juga: Tata Cara Doa dan Dzikir untuk Mendapatkan Lailtul qadar di malam ke-27 Bulan Ramadhan Semoga Berkah

Baca juga: Tasya Kamila Sebut Suaminya Idap Kanker Getah Bening

Ia kemudian mempertanyakan apakah KPK masih akan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) setingkat menteri apabila 75 orang tersebut dipecat.

“Saya tidak bisa membayangkan kalau mereka semua ini disingkirkan, apakah masih ada OTT sekelas menteri, apakah masih ada OTT yang mencengangkan, apakah masih ada pemberantasan korupsi yang kita harapkan bila mereka semua tidak ada,” ucapnya.

Selain itu, Abraham mengatakan sejak awal, revisi UU KPK merupakan upaya untuk melemahkan lembaga yang pernah dipimpinnya.

Namun, Abraham mengatakan, setelah UU KPK direvisi, ternyata lembaga antirasuah itu masih dapat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat negara setingkat menteri.

Halaman
12
Editor: adi kurniawan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved