Pengamat Sebut Moeldoko Bisa Terkena Reshuffle, Hasil Survei Juga Ungkap Posisi Prabowo dan Risma

SRIPOKU.COM, PALEMBANG-Nama KSP Moeldoko Bisa Terkena Reshuffle, pasca isu bahwa Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet Minggu Kedua April 2021.

Selain itu muncul beberapa nama menteri lainnya yang dianggap tidak memuaskan. Lalu, Hasil Survei Juga Ungkap Posisi Prabowo dan Risma.

Namun, jika pengamat memprediksi KSP Moeldoko bisa dicopot, maka posisi Prabowo dan Risma dianggap cukup memuaskan, khusus Mensos Risma. Sementara Prabowo dianggap sebagai menteri paling populer.

Kembali kepada prediksi para pengamat dan juga hasil survei terhadap kinerja para menteri di Kabinet Jokowi Jilid II, salah satunya adalah pengamat politik Universitas Paramadina Djayadi Hanan.

Menurut Djayadi Hanan yang memprediksi adanya kemungkinan Moeldoko dicopot Jokowi dalam reshuffle kabinet Jokowi.

Hal ini menguat setelah keputusan peleburan Kemenristek dan Kemendikbud, serta pembentukan Kementerian Investasi.

Bahkan, isu pencopotan Moeldoko tersebut menguat setelah dirinya terlibat dalam isu kudeta Partai Demokrat.

"Mungkin yang bisa terkena reshuffle juga adalah KSP Moeldoko. Karena baru saja membuat kegaduhan politik mengurusi Partai Demokrat," ujar Djayadi, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (14/4/2021).

Akan tetapi, Djayadi juga melihat reshuffle kabinet ini jadi ajang Jokowi untuk memperingatkan para menterinya.

Terutama menteri-menteri yang digadang-gadang akan maju dalam Pemilu Presiden 2024 kelak.

"Selain itu, reshuffle bisa juga dijadikan momentum oleh presiden untuk menertibkan atau memperingatkan menteri-menteri yang mulai tidak fokus dan lebih ancang-ancang untuk urusan pemilu 2024," tandasnya.

===

Tiga Alasan Jokowi Reshuffle Menterinya, Ali Ngabalin Sebut akan Dilakukan Pekan Ini

Tenaga Ahli Utama Kedeputian Kantor Staf Presiden, Ali Ngabalin membocorkan alasan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan melakukan reshuffle menterinya.

Bahkan, Ali menyebut bahwa reshuffle menteri akan dilakukan pada pekan ini.

"Pekan ini, sangat bisa pekan ini," kata Ali saat dihubungi, Selasa (13/4/2021), dikutip dari Tribunnews.

3 Faktor Utama

Diungkapkan oleh Ali yang mengatakan terdapat tiga faktor yang menguatkan Presiden akan melakukan perombakan Kabinet Indonesia Maju Jilid ke 2 dalam waktu dekat.

Pertama yakni adanya penyatuan Kemenristek dengan Kemendikbud.

Usulan pemerintah untuk menyatukan dua kementerian tersebut telah disetujui DPR.

"Surpres yang dikirim ke DPR 30 maret itu kan sudah diterima DPR, disidang DPR dan telah diambil keputusan"

"terkait pengabungan Kemenristek ke Kemendikbud. Kenapa begitu"

"banyak kerjaan di Kemeristek yang seharusnya menjadi bidang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)" katanya.

Faktor kedua kata Ali yakni Menristek Bambang Brodjonegoro yang menyatakan pamit dari Kementeriannya.

"Kan terjadi kekosongan itu. Sementara Kemenristek sendiri belum ke Kemedikbud," katanya.

Faktor ketiga kata dia, yakni pemerintah yang akan segera membentuk Kementerian Baru yakni Kementerian Investasi.

Dengan adanya kementerian baru, otomatis maka akan ada menteri baru.

"Yang abang bilang, selama masa kerja di Bina Graha abang tahu benar, bagaimana keputusan-keputusan yang diambil presiden tidak membutuhkan waktu lama, makanya dalam pekan pekan ini, kita tunggu saja, tidak mustahil dalam pekan ini," katanya.

Sebelumnya juru bicara wakil presiden Maruf Amin, Masduki Baidlowi mengatakan tentu ada rembukan yang dilakukan presiden dan wakil presiden dalam menentukan reshuffle kabinet.

Terlebih DPR sebelumnya sudah menyetujui dibentuknya penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek, serta pembentukan Kementerian Investasi.

"Tentu Wapres sudah rembukan, diajak rembukan oleh presiden," kata Masduki Baidlowi, dalam konfrensi pers secara daring, Senin (12/4/2021).

Soal pembentukan kementerian baru, Masduki menyebut hal itu diperlukan untuk kepentingan di masa depan.

"Saya kira memang investasi itu penting ke depan. Tapi pembicaraan (masih) jauh, tidak bisa dibicarakan saat ini karena belum final, masih proses diselesaikan," sambung Masduki.

Kendati demikian, soal reshuffle, Masduki mengaku belum memperoleh kabar terkini.

"Nanti akan ada pembicaraan spesifik antara presiden dan wapres dan kalau semuanya clear baru dibicarakan," katanya.

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar, Jumat (9/4/2021), menghasilkan persetujuan terkait penggabungan kementerian dan pembentukan kementerian baru.

Adapun penggabungan kementerian itu merujuk kepada penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sementara pembentukan kementerian baru merujuk kepada Kementerian Investasi.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan keputusan pemberian persetujuan terhadap rencana pemerintah menggabungkan kementerian dan membuat kementerian baru telah diberikan.

Hal itu tertuang dalam Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian.

"Persetujuan fraksi-fraksi terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian, sesuai pasal 19 ayat 1 UU 39/2008"

"yang menyatakan bahwa pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR," ujar Dasco, di Ruang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (9/4/2021).

Dasco lantas mengatakan surat yang telah diterima DPR itu kemudian dibahas dalam Rapat Konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR, pada Kamis (8/4/2021).

"Sesuai hasil rapat konsultasi pengganti rapat Bamus 8 April 2021 yang telah membahas dan menyepakati: a. Penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kemenristek ke Kemendikbud sehingga menjadi Kemendikbud dan Ristek; b. Pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan," kata Dasco.

Setelahnya politikus Gerindra itu menanyakan persetujuan dari para anggota dewan terhadap keputusan penggabungan dan pembentukan kementerian ini.

"Apakah hasil keputusan rapat Bamus pengganti rapat konsultasi terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian dapat disetujui?" tanya Dasco.

"Setuju," jawab anggota dewan.

Yasona Laoly Layak Diganti

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mebocorkan Isu reshuffle kabinet di Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ngabalin menyebut bahwa reshuffle Kabinet Indonesia Maju akan dilakukan pada pekan ini.

Terkait hal tersebut Lembaga survei pun banyak yang melakukan riset tentang siapa menteri yang layak untuk direshuffle.

Nama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pun disebut yang paling layak diganti dalam survei tersebut.

Salah satunya lembaga survei yang melakukan riset adalah Indonesia Political Opinion (IPO).

IPO telah mengumumkan daftar nama menteri di Kabinet Indonesia Maju jilid kedua yang memiliki kinerja paling memuaskan.

Ada juga daftar nama menteri yang memiliki kinerja mengecewakan sehingga dinilai layak untuk direshuffle.

Hasil Survei, Posisi Prabowo dan Sri Mulyani

Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengungkapkan daftar ini dalam diskusi bertajuk "Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024".

Survei yang dilakukan IPO ini melibatkan 1.200 reponden dan berlangsung dari 10 Maret hingga awal April 2021.

Metode yang digunakan yakni multistage random sampling.

Menurut Dedi, tingkat akurasi datanya 97 persen serta persentase eror dalam pengambilan sampel 2,5 persen.

Hasil Survei IPO

Hasil survei menunjukkan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dianggap sebagai menteri yang paling layak unuk di reshuffle.

Selanjutnya ada juga Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.

"Ini kalau diasumsikan atau dikaji lebih dalam, nama-nama ini (yang dianggap layak reshuffle) sebetulnya adalah nama-nama yang berkaitan dengan program-program selama pandemi," jelas Dedi.

Daftar menteri yang dianggap layak reshuffle:

1. Yasonna Laoly 54,0 persen

2. Ida Fauziah 46,0 persen

3. Zainuddin Amali 41,2 persen

4. Tjahjo Kumolo 34,0 persen

5. Johnny Plate 29,0 persen

6. Teten Masduki 28,5 persen

7. Syahrul Yasin Limpo 27,0 persen

8. Siti Nurbaya 23,8 persen

9. Airlangga Hartanto 19,3 persen

10. Arifin Tasrif 19,0 persen

11. Bintang Darmawati 15,0 persen

12. Sofyan Djalil 12,1 persen

13. Luhut Panjaitan 9,8 persen

14. Nadiem Makarim 9,7 persen

15. Muhadjir Effendy 9,1 persen

Menteri paling populer:

1. Prabowo Subianto 56 persen

2. Tito Karnavian 43 persen

3. Sandiaga Uno 39 persen

4. Mahfud MD 30 persen

5. Sri Mulyani 29 persen

Menteri berkinerja paling memuaskan:

1. Sri Mulyani 54,7 persen

2. Retno LP Marsudi 50 persen

3. Tri Rismaharini 42 persen

4. Tito Karnavian 38 persen

5. Mahfud MD 34 persen

Reshuffle akan Dilakukan Secara Cepat

Menurut Ali ada tiga faktor yang menyebabkan presiden akan melakukan reshuffle Kabiner Indonesia Maju Jilid kedua ini.

Faktor pertama yakni adanya rencana penyatuan Kemenristek dan Kemendikbud.

Usulan penyatuan dua kementerian itu pun telah disetujui oleh DPR.

"Surpres yang dikirim ke DPR 30 maret itu, itu kan sudah diterima DPR, disidang DPR dan telah diambil keputusan, terkait pengabungan Kemenristek ke Kemendikbud."

"Kenapa begitu, banyak kerjadaan di Kemeristek yang seharusnya menjadi bidang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)" katanya.

Faktor kedua adalah pamitnya Bambang Brodjonegoro dari Kementerian.

Sehingga menyebabkan kekosongan, sementara Kemenristek belum resmi bergabung dengan Kemendikbud.

Lalu faktor ketiga adalah adanya rencana untuk membentuk kementerian baru, yakni Kementerian Investasi.

Adanya kementerian baru, maka akan dibarengi juga dengan adanya Menteri Baru

==

AHY Masukkan Gugatan Baru

Sementara itu, sebelum isu reshuffle Partai Demokrat mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap 12 orang mantan kader Demokrat yang menjadi pelaksana kongres luar biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (13/4/2021).

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, 12 mantan kader yang digugat itu termasuk mantan kader yang selalu mengaku-ngaku sebagai juru bicara Partai Demokrat.

"Partai Demokrat yang diwakili Mehbob dan Tim Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat, pada hari ini, Selasa, 13 April 2021, telah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum kepada 12 mantan kader sebagai inisiator pertemuan yang mereka namakan sebagai KLB," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Selasa.

Herzaky mengatakan, pendaftaran gugatan ini merupakan tindak lanjut dari pencabutan perkara perdata Nomor 172 di Pengadilan Negeri Jakarta. Perkara tersebut dicabut karena dianggap sudah tidak relevan dengan tidak diprosesnya permohonan legalitas KLB Deli Serdang oleh Kementerian Hukum dan HAM. "Tidak tepat jika Menkumham masih kami jadikan pihak turut tergugat. Karena dalam perkara perdata nomor 172 sebelum ini, Menkumham merupakan pihak tergugat," kata Herzaky. Ia menegaskan, dalam gugatan perbuatan melawan hukum kali ini, Demokrat hanya menggugat 12 orang mantan kader Partai Demokrat.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Isu Reshuffle Kabinet, Pengamat Politik Memprediksi KSP Moeldoko Dicopot Jokowi, Simak Penjelasannya, https://wartakota.tribunnews.com/2021/04/14/isu-reshuffle-kabinet-pengamat-politik-memprediksi-ksp-moeldoko-dicopot-jokowi-simak-penjelasannya?page=4

(Tribunnews.com/Vincentius Jyestha Candraditya/Faryyanida Putwiliani/Inza Maliana/Reza Dani/Taufik Ismail/KompasTV/Ahmad Zuhad)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Isu Reshuffle Kabinet, Pengamat Politik Memprediksi KSP Moeldoko Dicopot Jokowi, Simak Penjelasannya, https://wartakota.tribunnews.com/2021/04/14/isu-reshuffle-kabinet-pengamat-politik-memprediksi-ksp-moeldoko-dicopot-jokowi-simak-penjelasannya?page=4

Isu Reshuffle, Pengamat Prediksi Moeldoko Bakal Dicopot

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Isu Reshuffle, Pengamat Prediksi Moeldoko Bakal Dicopot, https://www.tribunnews.com/nasional/2021/04/14/isu-reshuffle-pengamat-prediksi-moeldoko-bakal-dicopot?_ga=2.16396278.1987757080.1618238584-1411578160.1614873858