Breaking News:

ASN Beserta Keluarga Dilarang Mudik Lebaran, Ini Sanksi yang Akan DIterima Jika Melanggar

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan RB) membuat surat edaran soal larangan mudik Lebaran

SRIPOKU.COM/ANTONI AGUSTINO
Ilustrasi Larangan mudik di tengah pandemik virus corona atau covid-19 

SRIPOKU.COM -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan RB) membuat surat edaran soal larangan mudik Lebaran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Mulai 6 sampai 1 Mei mendatang, para ASN dilarang melakukan perjalanan ke luar daerah, mudik, atau cuti selama lebaran tahun 2021.

Pembatasan tersebut diberlakukan pada periode 6 sampai 17 Mei 2021 mendatang.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Menpan RB, Tjahjo Kumolo Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 7 April 2021.

Surat edaran ini sebagai tindak lanjut dari larangan mudik yang telah ditetapkan pemerintah.

Larangan itu untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat karena perjalanan orang dalam masa pandemi.

“Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021,” bunyi SE tersebut, dikutip dari laman Setkab.go.id.

Baca juga: Daftar Pemenang Undian Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja, Seorang PNS Dapat Yaris

Baca juga: ADA Kanker di Dadamu, Akal Bulus Oknum Dosen PTN Cabuli Gadis SMA: Sini Om Terapi Dulu Ya

Baca juga: Puluhan Lansia Ikut Operasi Katarak di Rumah Sakit Mata Sumsel, BSB Targetkan Pasien Lebih Banyak

Dalam SE terdapat pengecualian, yaitu ASN yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting dan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja.

Pengecualian juga diberikan bagi ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu bepergian ke luar daerah, dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan instansinya.

Meskipun telah memperoleh izin untuk bepergian ke luar daerah, ASN juga harus selalu memperhatikan empat hal, yakni sebagai berikut:

Halaman
123
Editor: adi kurniawan
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved