Utusan Elemen Masyarakat Datangi Gedung DPRD OKU, Tolak Nepotisme Pengangkatan Pj Bupati

Massa mendesak agar dalam  dalam pengangkatan Pj Bupati OKU agar prosesnya sesuai dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Penulis: Leni Juwita | Editor: Azwir Ahmad
sripoku.com/leni juwita
Sekitar 200 utusan dari berbegai elemen masyarakat di OKU datangi gedung DPRD OKU. Massa mendesak agar pengangkatan Pj Bupati OKU mendatang sesuai dengan asas asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Sripoku.com/leni juwita 

SRIPOKU.COM, BATURAJA - Sekitar 200  utusan dari berbagai elemen masyarakat di OKU mendatangi gedung DPRD OKU, Senin (5/4/2021).

Massa mendesak agar pengangkatan Pj Bupati OKU harus sesuai dengan asas asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Massa yang mendatangi gedung rakyat itu mengaku utusan dari  berbagai elemen masyarakat dan organisasi kemahasiswaan, seperti  HMI, GMNI, BEM Universtas Baturaja (UNBARA).

Di halaman gedung dewan juru bicara yang sudah ditunjuk antara lain A Syukri Kholil SIP MSi, Eko Sungkono Patra SE dan Perwakilan BEM melakukan orasi secara bergantian.

Rombongan  aksi damai diterima oleh Ketua DPRD OKU H Ir  Marjito Bachri ST bersama  anggota DPRD OKU,  Kapolres OKU AKBP Arif Hidayat Ritonga SIK MH. 

Dihadapan wakil rakyat, peserta aksi damai menyampaikan pernyataan sikap masyarakat OKU terhadap pengangkatan dan penetapan Penjabaty (Pj) Bupati OKU .

Massa mendesak agar dalam  dalam pengangkatan Pj Bupati OKU agar prosesnya sesuai dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Tidak ada rekayasa dan akal-akalan untuk mengakomodir kepentingan Oligarki Kekuasaaan yang sarat dengan nepotisme.

Massa juga menolak Pj Bupati OKU yang berpotensi melanggengkan kekuasaan yang KKN dan berbau politik Dinasti yang dapat menimbulkan situasi yang tidak kondusif di Kabupaten OKU.

Setelah selesai dibacakan, surat pernyataan sikap ditanda-tangani oleh perwakilan masyarakat dihadapan Kapolres OKU AKBP Arif Hidayat Ritonga SIK MH dan Ketua DPRD OKU H Marjito Bachri ST.

Setelah ditanda-tangani pernyataan sikap diserahkan kepada Ketua DPRD OKU dan selanjutnya Ketua DPRD OKU bersama 17 anggota DPRD OKU ikut membubuhkan tanda tangan di lembar  surat pernyataan sikap .

Ketua DPRD OKU berjanji   secepatnya akan mengirim surat pernyatan sikap masyarakat langsung ke Gubernur Sumatera Selatan.

Dihadapan peserta aksi damai, Ketua DPRD OKU menyatakan  mengapresiasi karena telah menyatakan asprasi kepada wakil rakyat di “Rumah Rakyat” gedung DPRD OKU. DPRD OKU akan menindak-lanjuti pernyataan sikap masyaralkat OKU ke Gubenrur Sumsel dan Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

Peryataan senada juga disampaikan angggota DPRD OKU Yopi Syahruddin SSos. “Jangan sampai masyarakat OKU menyampaikan asipirasi untuk kedua kalinya, artinya  Pernyataan Sikap ini harus dikrim secepatnya ke Gubernur Sumatera Selatan.” Tegas Yopi.

Pantauan dilapangan,  peserta aksi juga nampak membawa berbagai macam spanduk, poster dengan beragam tulisan. Diantaranya “Kami Tidak Menginginkan Orang yang Memiliki Hubungan dengan Bupati Sebelumnya Menjadi Pj Bupati OKU”.

Novri, perwakilan HMI cabang Baturaja yang ikut aksi menyatakan, tidak begitu mempermasalahkan siapa saja yang akan ditunjuk oleh Mendagri melalui Gubernur untuk menjadi Pj Bupati OKU. Namun Novri meminta Mendagri dan Gubernur dapat mengedepankan aturan yang berlaku saat menunjuk Pj Bupati.(eni)

Sumber: Sriwijaya Post
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved