Inilah Respon AHY Saat Dicecar Pertanyaan Terkait Desakan Agar Minta Maaf Kepada Jokowi

SRIPOKU.COM – Meski gonjang ganjing  konferensi luar biasa (KLB) di Sibolangit sudah meredup pasca tidak diakuinya  oleh  Kemenhumkam, namun nuansanya masih ramai di media dan media Sosial.

Salah satunya tatkala pertanyaan dan desakan agar AHY didesak minta maaf pada Jokowi masih saja digoreng oleh pihak-pihak tertentu.   

Seperti yang dikemas TRIBUNJAKARTA.COM dalam sadurannya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memilih bungkam saat ditanya wartawan terkait adanya desakan agar dirinya dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo.

Dikutip dari Kompas.TV, usai hadir dalam acara di PP Muhammadiyah Yogyakarta, Sabtu (3/4/2021), AHY langsung berlalu dan tidak menjawab pertanyaan wartawan.

Sebelumnya AHY dan SBY didesak minta maaf kepada Presiden Joko Widodo karena telah mencurigai pemerintah atas kekisruhan yang terjadi di tubuh Partai Demokrat.

Sementara beberapa hari lalu, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menolak hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.

Ada dua kubu yang mendesak AHY selaku ketum Partai Demokrat dan SBY yang menjabat ketua majelis tinggi partai meminta maaf kepada Presiden Jokowi. Satu relawan Jokowi Mania (JoMan) dan satunya kubu Moeldoko.

Keduanya menganggap AHY dan SBY sedari awal punya kecurigaan terhadap Jokowi terkait KLB Demokrat.

Penjelasan Demokrat

Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didesak untuk meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena menuding adanya keterlibatan pemerintah dalam upaya kudeta.

Namun, kubu AHY langsung membalikkan desakan permintaan maaf itu kepada kubu Moeldoko.

"Gerombolan Moeldoko yang harus minta maaf kepada rakyat dan Presiden. Mereka mesti minta maaf kepada rakyat, karena dua hal," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, kepada wartawan, Sabtu (3/4/2021).

Pertama, Herzaky menegaskan kubu Moeldoko sudah membuat bising ruang publik dengan narasi-narasi bohong dan fitnahnya. Sehingga menurutnya tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini.

"Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan," ungkapnya.

Kedua, kubu Moeldoko dinilai hanya membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi, waktu, dan keahlian mereka untuk hal yang sia-sia.