DULU Paling Vocal Bela Moeldoko, Usai Tak Diakui Kemenkumham, Razman Pilih Mundur dari Kubu KLB

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Razman Arif Nasution mengundurkan diri dari posisi Ketua Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB).

Hal itu ia lakukan setelah permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Razman juga mundur diri dari Koordinator Tim Hukum Pembela Demokrat kubu Moeldoko.

Meski mundur dari kubu KLB, ia menyatakan tetap menghormati Moeldoko.  Menurutnya, Moeldoko sebelumnya sudah mempertimbangkan secara matang saat bersedia dipinang menjadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB.

"Setelah saya pertimbangkan 4 hari terakhir."

"Saya akhirnya memutuskan mengundurkan diri dari Ketua Advokasi dan Hukum DPP Demokrat hasil KLB Sibolangit 5 Maret 2021 yang lalu," kata Razman di kantornya, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (2/4/2021).

"Sekaligus saya mengundurkan diri sebagai Koordinator Tim Hukum Pembela Partai Demokrat, untuk pemberi kuasa 10 orang atas nama Bapak Jhoni Allen Marbun dan kawan-kawan," jelasnya.

Razman menegaskan, pengunduran dirinya tersebut atas kehendak pribadi, tanpa ada perintah maupun kepentingan pihak lain.

"Pengunduran diri saya sama sekali tidak ada kepentingan kelompok siapapun, tidak ada atas suruhan siapapun, tidak ada untuk mengkhianati siapapun."

"Tapi ini murni dari saya sebagai seorang RAN," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengumumkan status Partai Demokrat Kubu Moeldoko, Rabu (31/3/2021).

Dalam konferensi pers tersebut, kata Yasonna, pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang yang diajukan oleh Partai Demokrat kubu Jenderal TNI (Purn) di Deli Serdang, ditolak.

"Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi."

"Antara lain perwakilan DPD, DPC, tidak disertai mandat dari Ketua DPD, DPC."

"Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak," kata Yasonna.