Pasca KLB Partai Demokrat Ditolak Pemerintah, Kubu Moeldoko Melawan Lewat PTUN

SRIPOKU.COM --- Keputusan pemerintah untuk menolak mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, memperoleh reaksi beragam dari kubu pendukung KLB.

Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang, Sumatera Utara, selain memilih dan menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum juga mengagendakan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART).

Keputusan pemerintah itu disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. 

"Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang ditolak, "kata Yasonna, Rabu kemarin.

Baca juga: Gagal Jadi Ketua Umum Partai Demokrat, Yassona Sarankan Moeldoko Gugat ke Pengadilan

Baca juga: Laporan KLB Partai Demokrat Ditolak, Mahfud MD: Sengketa Hukum Administrasi Negatra Selesai

Saat menyampaikan keputusan menolak laporan hasil KLB setelah Kemenkum-HAM menerima berkas kelengkapan hasil kongres yang sejak awal dianggap tidak sah oleh kubu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

"Dari hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih ada kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain DPD dan DPC tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC," kata Yasonna.

Padahal, kubu Moeldoko telah diberi waktu untuk memperbaiki sesuai peraturan yang ada. 

Atas sikap pemerintah itu, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti memberikan apresiasi.

Baca juga: Laporan KLB Partai Demokrat Ditolak, Mahfud MD: Sengketa Hukum Administrasi Negatra Selesai

Menurutnya, keputusan pemerintah itu bermakna tak ada dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat.

"Saya tegaskan, tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat," kata AHY seperti dikutip Tribunnews.com, Kamis (01/04/2021).

"Ketua umum Partai Demokrat yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono," kata Agus Harimurti.

Reaksi Kubu Moeldoko

Lantas, apa reaksi kubu Moeldoko atas keluarnya keputusan pemerintah yang menolak kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB? 

Berikut deretan pernyataan sejumlah pengurus Partai Demokrat kubu Moeldoko:

1. Moeldoko belum menanggapi 

Hingga kini, Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB, Moeldoko belum memberi tanggapan langsung atas ditolaknya laporan hasil KLB. 

Bahkan Moeldoko belum mengeluarkan pernyataan termasuk lewat media sosial, di akun instagramnya.

2. Marzuki Alie: Pemerintah sudah tepat

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat hasil KLB, Marzuki Alie menyebut bahwa keputusan pemerintah itu sudah tepat.

Seperti diungkapkan melalui akun twitternya, @marzukialie_MA, mantan Ketua DPR di era Presiden SBY ini menyatakan keputusan pemerintah itu membuktikan tidak ada intervensi kekuasaan. 

"Alhamdulillah, pemerimtah sdh mengambil keputusan yang tepat, utk membuktikan bhw tidak ada kekuasaan ada dibalik ini. Inilah keputusan terbaik bagi semuanya," tulis Marzuki Ali,  Rabu kemarin.

3. Saiful Huda: Harus dihormati

Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat versi KLB, Saiful Huda mengatakan, ditolaknya kepengurusan kubu KLB membuktikan bahwa tidak ada intervensi dari pemerintah.

"DPP Partai Demokrat pimpinan Bapak Moeldoko menghormati keputusan yang diambil Pemerintah terkait kepengurusan Partai Demokrat. Ini membuktikan bahwa tidak ada sama sekali intervensi pemerintah dalam persoalan internal Partai Demokrat," kata Saiful seperti dikutip Tribunnews, Kamis (01/04?2021).

Saiful menuding Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono yang telah memfitnah Moeldoko.

3. Berlanjut di PTUN

Penggagas KLB Partai Demokrat kubu Moeldoko, Hencky Luntungan memastikan bahwa kubu KLB akan melakukan upaya perlawanan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah kepengurusan kubu KLB ditolak oleh pemerintah. 

"Iya, kami akan maju terus. Melawan di PTUN," kata Hencky, melalui pesan singkat kepada Tribunnews, Rabu kemarin. ****

Sumber: Tribunnews.com, judul "deretan-tanggapan-kubu-moeldoko-setelah-kepengurusan-demokrat-hasil-klb-ditolak-pemerintah"