Kemelut Partai Demokrat
Kemenkum-HAM Tolak Sahkan Partai Demokrat Hasil Kongres Luar Biasa, Kurang Syarat
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyatakan, pemerintah menolak mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa Partai Demokrat.
Menurut Yassona, pemerintah bertindak objektif dan transparan dalam memberi keputusan dalam persoalan partai politik.
Sehingga, Yasonna Laoly menyayangkan apabila ada pernyataan yang menyebut pemerintah ingin memecah belah partai politik.
Sebelumnya diberitakan, Moeldoko sempat mengungkapkan alasan ketika diminta menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Moeldoko mengakatan, ada tarikan ideologis untuk menyelamatkan Partai Demokrat dan bangsa.
"Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh (Partai) Demokrat. Jadi ini bukan sekedar menyelamatkan (Partai) Demokrat, tetapi juga menyelamatkan bangsa dan negara," kata Moeldoko.
Pernyataan Moeldoko ini seperti dikutip Kompas TV Senin (29/03/2021) lalu.****
Sumber: Tribunnews.com, judul "pemerintah-tolak-kepengurusan-partai-demokrat-kubu-moeldoko-ini-alasannya"