Pemprov Sumsel Sudah Putuskan Ambil Beras Impor atau tidak, Kini Fokus ke Harga Pembelian Pemerintah
jumlah penduduk Sumsel sebanyak 8,2 juta 2020 penduduk, sedangkan produksi beras Sumsel sebesar 2,7 juta ton.
Penulis: Jati Purwanti | Editor: Refly Permana
lihat foto
Laporan wartawan Sripoku.com, Jati Purwanti
SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pemerintah provinsi Sumatera Selatan memastikan tidak akan melakukan impor beras.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Provinsi Sumsel, Rusuan Bambang Pramono, menyebutkan selama tahun 2020 Sumsel surplus dengan ketersedian 2,7 juta ton.
Berdasarkan data sensus penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2020, jumlah penduduk Sumsel sebanyak 8,2 juta 2020 penduduk, sedangkan produksi beras Sumsel sebesar 2,7 juta ton.
Sementara itu, konsumsi beras dikonversi per kapita per tahun sebesar 810 ribu ton beras.
• Sekda Ratu Dewa Wakili Walikota Harnojoyo Berikan Reward ke Datun Kejari Palembang, Ini Prestasinya
"Maret ini saja ada surplus 300 ribuan ton beras. Sumsel tidak perlu impor beras," ujarnya, Senin (22/3/2021)
Meski demikian, Bambang menyebutkan, pada Maret ini juga terjadi gonjang ganjing karena serapan yang berimbas harga rendah di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Adapun HPP saat ini yaitu di kisaran Rp 3.500-Rp3.900 per kilogram.
"Proyeksi produksi kami di Maret dan April 864,67 ton," ujar Bambang.
Dia menjelaskan, turunnya harga GKP ini disebabkan serapan GKP yang cukup besar, namun tidak diiringi dengan serapan oleh pemerintah pusat yang juga rendah.
"Ini disebabkan karena serapan yang begitu besar di musim panen pertama ini.
Atas kondisi ini juga Pemprov Sumsel tengah mencari sosusi untuk menghadapinya. Harusnya HPP itu Rp 4.200 per kilogram," jelasnya.
• Pakar Hukum Menilai KLB Partai Demokrat Bisa Disahkan Kemenkum HAM, Diuji AD-ART dan UU Parpol
Dia menyebutkan, serapan GKP yang dilakukan pemerintah melalui Bulog Sumsel berada pada urutan ketiga nasional setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Saat ini pemprov Sumsel tengah mencari solusi untuk mengembalikan harga HPP ke harga semula, salah satunya dengan mendorong agar pemerintah pusat untuk melakukan serapan ke daerah.
"Gubernur juga telah mengeluarkan surat ke Menteri Pertanian Jumat kemarin terkait kondisi di Sumsel yang sedang puncak panen, sedangkan harga di bawah HPP," tambah Bambang.
