Breaking News:

Kudeta Partai Demokrat

KABAR MALAM INI: SENIN Pagi, Kubu Moeldoko Sambangi  Kemenhumkam Daftarkan Hasil KLB

Partai Demokrat kubu Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko akan mendaftarkan hasil kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang

Instagram@dr_moeldoko
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko 

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Partai Demokrat kubu Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko akan mendaftarkan hasil kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada Senin (7/3) ini. ”Besok kami daftarkan, Senin kami daftar," kata politikus Partai Demokrat kubu KLB Deli Serdang, Max Sopacua, Minggu (7/3).

Max optimistis hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang itu bakal disahkan oleh pemerintah. Ia menyebut pihaknya tak main-main soal ini. ”Kitakan enggak main-main, jadi kita tidak akan kembali lagi. Kita hargai Pak Moeldoko yang mau bergabung bersama dengan kami membenahi Partai Demokrat,” tegas Max.

Hal senada dikatakan penggagas KLB Deli Serdang, Hencky Luntungan. Ia mengatakan hasil KLB Deli Serdang pada Jumat (5/3) pekan lalu itu akan didaftarkan ke Kemenkumham hari ini. ”Baru mau masuk kan besok, hasil KLB,” kata pendiri Partai Demokrat itu, Minggu (7/3).

Hencky mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut bahwa Ketua Umum (Ketum) PD yang sah saat ini adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurut Hencky, Partai Demokrat saat ini memang masih dipimpin AHY. Namun hal itu dinilainya akan berubah setelah Kemenkumham memverifikasi hasil KLB Deli Serdang. ”Itu wajar dalam sebuah penyampaian seorang petinggi. Kan kita belum masuk (hasil KLB belum didaftarkan ke Kemenkum HAM). Baru mau masuk kan besok, hasil KLB. Kalau sudah besok masuk, maka dia (Kemenkumham) akan memverifikasi,” ujar Hencky.

Soal apakah Moeldoko akan ikut mendaftarkan keputusan KLB Demokrat ke Kemenkum HAM hari ini, Hencky menjawab diplomatis. ”Tentunya bukan Pak Moeldoko yang melaksanakan KLB, tapi kami. Pak Moeldoko kami minta jadi ketua, bukan dia (yang meminta). Karena kami yang meminta dan dia terpilih, kami yang harus bertanggung jawab," ujarnya.

Sebelumnya Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Marzuki Alie menyebut hasil KLB masih dalam proses administrasi. Ia menyebut pendaftaran hasil KLB ke Kemenkumham itu adalah proses yang harus dilakukan. "Iyalah, (hasil KLB Demokrat diserahkan ke Kemenkum HAM), aturannya kan begitu. (Administrasi) sedang diproses sih, sedang dijalankan proses administrasi semuanya," ujar Marzuki.

Menyangkut soal keabsahan hasil KLB di Deli Serdang, Marzuki menyerahkan sepenuhnya kelak di meja hijau. Bila melihat AD/ART dari Kongres V Demokrat di Jakarta, menurut Marzuki, Partai Demokrat dalam cengkeraman Keluarga Cikeas. ”Kalau keabsahan itu nanti di peradilan ya, karena kalau melihat Anggaran Dasar yang tahun 2020, itu partai ini sudah dikuasai secara penuh oleh Keluarga Cikeas. Bagaimana bisa KLB kalau persetujuan KLB harus persetujuan Cikeas, kan nggak mungkin. Jelas itu mencederai nilai-nilai demokrasi yang diusung Partai Demokrat," imbuhnya.

Adapun Organizing Committee KLB Demokrat Deli Serdang, Ilal Ferhard, mengaku yakin hasil KLB bakal disahkan oleh Kemenkumham. Meski ia tak merinci apa alasan optimisme tersebut. ”Sudah pasti disahkan oleh Kumham. Aman sudah," kata Ilal, yang tergabung dalam Forum Pendiri Partai Demokrat pimpinan Hencky Luntungan ini.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebelumnya mengatakan polemik internal Partai Demokrat akan menjadi masalah hukum jika kubu yang kontra dengan AHY mendaftarkan kepengurusan baru berdasarkan hasil KLB Deli Serdang ke Kemenkumham. "Kasus KLB PD baru akan jadi masalah hukum jika hasil KLB itu didaftarkan ke Kemenkumham. Saat itu Pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasar UU dan AD/ART parpol," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, pemerintah akan menanggapi KLB Partai Demokrat di Deli Serdang jika sudah mendapat laporan resmi secara hukum. "Untuk kasus KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, pemerintah akan menyelesaikan berdasarkan hukum, yaitu sesudah ada laporan bahwa itu KLB," kata Mahfud dalam rekaman video, Minggu (7/3).

Halaman
12
Editor: Wiedarto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved