Terkabar Said Aqil Siradj, Jadi Komisaris KAI, Banyak Dipertanyakan atas Dasar Apa??

SRIPOKU.COM—Entah apa dasar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN),menunjuk  Ketua PB NU Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, M.A. menjadi Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI begitu ramai dipertanyakan.

Merespon pertanyaan public seperti  dilansir WaRTAKOTALIVE.COM Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga membeberkan, Said Aqil memiliki pengalaman terkait pengelolaan bisnis dan juga memiliki portofolio menjadi Komisaris Utama di perusahaan swasta.

Sebelumnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir baru saja menunjuk Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, M.A. menjadi Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Dari adanya penunjukan ini, Kementerian BUMN akhirnya memberikan alasannya.

Diketahui, Said Aqil pernah menjabat Komisaris Utama Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia atau Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX).

Dari pengalaman tersebut, Said Aqil dinilai bisa bekerja dengan baik di KAI.

"Kiai Said Aqil itu kan juga adalah Komisaris Utama dari Komisarisnya komoditi dan derivatif. di beliau sudah punya pengalaman yang banyak mengenai pengelolaan bisnis dan sebagai komisaris," jelas Arya dalam keterangannya kepada wartawan, (3/3/2021).

"Jadi bukan sesuatu yang baru. Jadi beliau paham bagaimana jalannya sebuah market perusahaan dan sebagainya," lanjutnya.

Tak hanya itu, pengangkatan Said Aqil menjadi Komisaris di KAI karena dirinya memiliki sosok sebagai tokoh umat.

Sehingga dengan adanya Said Aqil, dirinya diharapkan mampu membangun nilai-nilai kebangsaan di dalam Perseroan.

"Kemudian berikutnya lagi, kita juga memang butuh tokoh umat di KAI dan BUMN. Jadi beliau bisa membangun nilai-nilai kebangsaan di BUMN karena beliau seorang ulama besar juga," pungkas Arya.

Tanggapan anggota DPR

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, Andre Rosiade mengatakan, penunjukan Said Aqil menjadi Komisaris Utama PT KAI adalah hak sepenuhnya Erick Thohir sebagai Menteri BUMN.

"Itu haknya Menteri BUMN yang mewakili pemerintah sebagai pemegang saham," jelas Andre Rosiade saat dihubungi Tribunnews, Rabu (3/3/2021).

Menurut Andre, hak Menteri BUMN dalam memilih nama Komisaris dan Direksi sudah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003.