Demonstran Myanmar Kepung KBRI di Yangon, Ini Tanggapan Menteri Luar Negeri

SRIPOKU.COM ---  Kementerian Luar Negeri mengklarifikasi protes demonstran Myanmar di depan Kedutaan Besar RI (KBRI) di Kota Yangon, Selasa (23/02/2021).

Demonstran memprotes sikap pemerintah Indonesia yang dinilai mendukung pemerintahan Junta Militer Myanmar untuk menggelar Pemilu ulang. Tuduhan militer bahwa Pemilu November 2020 dianggap curang, dan dijadikan alasan melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil Presiden Win Mynt.

Menanggapi protes demonstran Myanmar itu, jurubicara Kemenlu Teuku Faizasyah, menyampaikan  klarifikasi yang berkaitan dengan protes demonstran itu.

Baca juga: Demonstran Myanmar Serukan Mogok Massal, Ditanggapi Junta Militer dengan Ancaman Terselubung

Baca juga: 6 Pendemo Tumbang Diterjang Peluru Tajam, Militer Myanmar Gunakan Ketapel Baut Robohkan Pendemo

Sehubungan dengan adanya artikel di Reuters terkait dukungan Indonesia agar junta militer Myanmar melaksanakan pemilihan umum ulang diprotes oleh masyarakat Myanmar.

Teuku Faizasyah membantah secara tegas bahwa komunikasi lewat telepon dan sejumlah pertemuan yang dilakukan Menlu Retno Marsudi dengan Menlu se-ASEAN merupakan rencana aksi agar junta militer Myanmar kembali melaksanakan pemilihan umum ulang.

Mengutip koresponden Reuters di Myanmar, Hin Zaw, melalui twitter mengunggah sejumlah gambar yang memperlihatkan KBRI di Yangon dikepung warga lokal. Mereka membawa spanduk berisi tulisan berbahasa Myanmar.

Faizasyah mengatakan, Menlu masih berusaha menyamakan persepsi dan pandangan dari Menlu ASEAN lainnya sebelum dilakukan pertemuan khusus Menlu se-ASEAN nantinya.

“Jadi apa yang dituliskan sebagai plan of action, pada kesempatan kali ini saya secara tegas membantah adanya plan of action, karena faktanya adalah saat ini adalah kesempatan Menlu (RI) untuk menyamakan persepsi dan mengumpulkan pandangan dari Menlu asean lainnya sebelum pertemuan special menlu se-ASEAN dilakukan,” kata Faizasyah seperti dikutip Tribunnews.com, Selasa siang.

“Jadi itu pokok permasalahan. Karena adanya kesalahpahaman dari pemberitaan tersebut maka hari ini terjadi demonstrasi di depan KBRI Yangon,” lanjutnya.

Dikatakan,  posisi Indonesia sudah jelas, tidak berubah, dan masih tetap sama sedari awal menyikapi perkembangan politik di Myanmar.

Indonesia khawatir dengan perkembangan politik di Myanmar dan mengimbau negara itu menggunakan prinsip-prinsip piagam ASEAN, untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan pemerintahan yang baik dan supremasi hukum, mempromosikan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

Dikatakan, Indonesia menggarisbawahi bahwa perselisihan terkait hasil pemilu kiranya dapat dilakukan lewat mekanisme hukum yang tersedia.

Indonesia mendesak semua pihak menahan diri dan mengedepankan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada, sehingga tidak makin memperburuk situasi di Myanmar.

“Jadi yang ingin kita garis bawahi setelah mengeluarkan statement terkait perkembangan politik di Myanmar, posisi nasional Indonesia tidak berubah, tidak ada pergeseran apapun. Dan ini dipertegas setelah Presiden Indonesia bertemu dengan PM Malaysia yang meminta agar adanya satu pertemuan Menlu se-ASEAN, atau bisa disebut special meeting,” katanya.

Tujuan dari kunjungan Menlu Retno ke negara-negara ASEAN, menurut Faizasyah, untuk menyamakan pandangan dan melakukan konsultasi, seperti yang dilakukan Menlu Retno ke Brunei maupun Singapura.