Breaking News:

UU ITE

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Keluarkan Surat Edaran UU-ITE, Tidak Ditahan Jika Minta Maaf

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Edaran (SE Kapolri) terkait penerapan UU-ITE terhadap tersangka.

Editor: Sutrisman Dinah
Tribunnews.com
Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan istri, Juliati Sapta Dewi Magdalena. 

SRIPOKUiCOM --- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat edaran (SE Kapolri) tentang kesadaran budaya beretika dalam dunia digital. Surat edaran itu berisi petunjuk internal penerapan Undang-undang tentanng Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU-ITE.

Dalam SE Kapolri itu, diatur beberapa petunjuk diantaranya langkah damai di kasus pengaduan UU-ITE yang harus diprioritaskan bagi para penyidik Polri demi dilaksanakannya restorative justice.

SE Kapolri itu bernomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. SE ditanda-tangani Kapolri pada 19 Februari 2021. Beberapa aturan mulai dari UUD 1945 hingga Peraturan Kapolri dijadrikan rujukan atas penerbitan SE Kapolri tersebut.

Baca juga: Belum Pernah Terjadi, Kali Ini Fraksi PKS Dukung Jokowi Revisi UU ITE

Baca juga: Ahmad Dhani Hingga Guru Korban Pasal Ajaib UU ITE PRESIDEN Jokowi Minta DPR Hapus Pasal Karet

Lewat SE itu Kapolri menginstruksikan anggota Polri menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan.

”Sehubungan dengan rujukan di atas dan mempertimbangkan perkembangan situasi nasional terkait penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital, maka diharapkan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," demikian bunyi poin 2 surat edaran tersebut.

Penegakan hukum yang berkeadilan itu, agar anggota Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga untuk menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan.

Baca juga: Pengunggah Video Dokter Tanpa Busana Dikenakan Pasal Berlapis, UU ITE dan UU Pornografi

SE Kapolri itu berisi 11 poin pedoman bagi penyidik Polri. Pada poin 3 SE Kapolri, dijelaskan mengenai sejumlah hal yang harus dipedomani dalam menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih dan beretika. Pada poin tersebut, Kapolri meminta penyidik melaksanakan prinsip bahwa pidana adalah langkah akhir.

Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir lama penegakan hukum dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.

"Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimum remidium) dan mengedepankan restorative justice," demikian bunyi huruf G poin 3 SE Kapolri.

Penyidikan kasus UU-ITE harus memprioritaskan korban yang ingin mengambil jalan damai. "Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme," demikian SE Kapolri di poin huruf-H.

Kapolri menyampaikan, jika tersangka sudah meminta maaf, maka tersangka tidak ditahan. "Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan, namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberi ruang untuk mediasi kembali." 

Sebelum keluarnya SE Kapolri ini, Presiden Joko Widodo telah meminta kepolisian untuk membuat pedoman terkait UU ITE.

Presiden meminta agar pasal yang menimbulkan multitafsir, diterjemahkan secara hati-hati. "Hati-hati, pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati, penuh dengan kehati-hatian. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE biar jelas," kata Jokowi saat rapat pimpinan TNI-Polri, Senin lalu.**** 

Penulis: tribun network/igm/dod

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved