Breaking News:

Sembilan Bulan Tidak Terima Tunjangan, Puluhan Kades di PALI Mengeluh ke DPRD

Tunjangan kades dan perangkat desa tidak dibayar hampir sembilan bulan, Puluhan Kades di Pali mengadu ke DPRD Pali

sripoku.com/Reigan
Suasana saat dialog para Kades degan DPRD PALI yang dihadiri OPD Pemda PALI. 

SRIPOKU.COM, PALI - Puluhan Kepala Desa (Kades) yang ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PALI untuk menyampaikan keluhan sudah hampir sembilan bulan tidak terima dana tunjangan.

Tunjangan kades dan perangkat desa yang belum dibayar terhitung sejak Bulan Juli hingga Desember 2020 lalu.

Kedatangan puluhan kades itu disambut langsung Ketua DPRD PALI, H Asri AG, Wakil Ketua I, Irwan ST dan Ketua serta anggota Komisi 1 DPRD PALI lalu diajak berdialog ke ruang Paripurana DPRD PALI, Selasa (16/2/2021).

Dialog ini dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) PALI, A Gani Achmad serta perwakilan DPKAD PALI, Bappeda PALI, Bapenda PALI. 

 
Dalam dialog itu, Ketua DPRD PALI, H Asri AG membeberkan jika hutang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PALI tahun 2020 yang harus dibayarkan tahun 2021 sebesar Rp216.945.877.398.
   

"Jumlah itu termasuk untuk desa sebesar Rp35 Miliar yang seharusnya sudah disalurkan tahun 2020 lalu. Tapi, itu bukan hanya dialami kades dan perangkatnya saja melainkan iuga dialami sektor lain juga, termasuk kami di dewan ini," kata Asri.

Dijelaskan, jika tunda bayar itu belum termasuk hutang kepada Bank SumselBabel sebesar Rp22 Miliar dan pihak SMI sebesar Rp180 Miliar. 
    

"Ini faktanya, kami bukan menyampaikan informasi tanpa data. Memang hutang kepada Bank Sumsel dan pihak SMI tidak serta merta langsung besar seperti itu tapi akumulatif sejak tahun 2018, 2019 dan 2020. Kalau kita biarkan maka PALI akan hancur," tegasnya.
   

Mirisnya, tambah Asri, tunggakan BPJS juga belum dibayarkan selama satu tahun sebesar Rp36 Miliar. Padahal itu untuk membayar biaya pengobatan masyarakat miskin.
   

"Anggaran untuk BPJS tahun 2020 telah disetujui DPRD yang diajukan pemerintah sebesar Rp36 Miliar rupanya belum dibayarkan. Informasinya, apabila bulan Maret 2021 belum juga dibayarkan, maka berobat dengan BPJS akan distop," ucapnya. 
   

Dijelaskan politisi PDI Perjuangan ini, jika DPRD bukan menentang program pemerintah, namun tetap mendukung program yang benar sementara yang salah harus diperbaiki.
   

"Kita sama-sama ingin membangun PALI yang katanya Bruneinya Sumatera. Untuk itu kami mengajak seluruh masyarakat termasuk Forum Komunikasi Kepala Desa PALI (FK2DP) yang harus aktif. Kami sarankan kedepan tata kelola keuangan harus dirubah serta harus banyak belajar dengan daerah lain agar PALI bisa lebih baik," katanya. 

Sementara, Kepala DPMD PALI A Ghani Ahmad berkata, bahwa pada Bulan Desember 2020 pihaknya sudah minta anggaran kepada DPKAD PALI terkait pencairan tunjangan Kades dan Perangkat. 

Sementara, Yusi Sekdin DPKAD PALI menambahkan ntuk membayar hutang tersebut, bakal ada pergeseran APBD. 

"Nanti akan dibuat Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau Perbub untuk disetujui DPRD. Kemungkinan Bulan Maret 2021 dana dipusat akan cair dan langsung dibayarkan. Namun kita tidak jelas di tanggal berapa," katanya.(cr2) 

Penulis: Reigan Riangga
Editor: Azwir Ahmad
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved