Breaking News:

BPK Awasi Langsung Refocusing Dana Kelurahan Untuk Penanganan Covid-19

Refocusing dana desa untuk penangan covid-19 diawasi langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar tepat sasaran

Penulis: Rahmaliyah | Editor: Azwir Ahmad
SRIPOKU.COM /Rahmaliyah
Sekda Kota Palembang Ratu Dewa 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Penggunaan Dana kelurahan untuk penanganan Covid-19 ditingkat kelurahan, melalui Pos Komando akan tetap diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara langsung. 

Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan, meski dana kelurahan direlokasi untuk membantu penanganan Covid-19 namun pengawasan ketat akan dijalankan sehingga diharapkan penggunaan dana kelurahan tepat sasaran. 

"Ini akan diawasi langsung BPK," ujarnya, Selasa (9/2/2021)

Dijelaskan Dewa, dana kelurahan yang di refocusing baru dilaksanakan tahun ini setelah adanya instruksi dari Pemerintah Pusat.

Dalam Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021, tertulis kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan posko tingkat desa dan kelurahan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur pemerintah. 

Posko tingkat desa dan kelurahan menjadi lokasi atau tempat posko penanganan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan yang mempunyai empat fungsi yaitu pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung pelaksanaan penanganan covid-19. 

"Sekarang fokus penangananya dimulai dari tingkat kelurahan, untuk tracing warga terkonfirmasi Covid-19 akan dilakukan oleh Pos Komando," katanya. 

Sementara, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) menyebutkan setidaknya total Rp 10,7 miliar dana kelurahan yang dianggarkan untuk 107 kelurahan di Kota Palembang. 

Kepala BPKAD Kota Palembang, Zulkarnain mengatakan, besaran anggaran yang diterima untuk tiap kelurahan tak lagi seperti tahun sebelumnya. "Tahun ini hanya Rp 100 juta, sebelumnya sekitar Rp 200 juta jadi berkurang separuh," katanya

Dijelaskannya jika ini murni APBD maka setelah DIPA disahkan maka sudah bisa digunakan atau termasuk dari rencana masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kecamatan dan kelurahan.

"Dana kelurahan tidak lagi didukung oleh pemerintah pusat sehingga daerahlah yang menganggarkan," katanya. (Cr26)

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved