Eks Waketum Demokrat, Tegaskan Moeldoko Berhak Pilih Partai Pengusungnya, Jika Mau Jadi Presiden
Menurut dia, Moeldoko berhak mengemban jabatan apapun sesuai yang diberikannya, bahkan jika ingin mengajukan diri sebagai presiden.
lihat foto
SRIPOKU.COM - Mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua buka suara soal polemik kudeta Partai Demokrat.
Beberapa nama terseret dalam pusaran isu kudeta partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono tersebut.
Salah seorang pejabat tinggi yang kini berada di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Max Sopacua memberikan pandangannya soal munculnya nama Moeldoko dalam pusaran kudeta tersebut.
Menurut dia, Moeldoko berhak mengemban jabatan apapun sesuai yang diberikannya, bahkan jika ingin mengajukan diri sebagai presiden.
"Saya kira Jokowi juga sebagai presiden harus merestui apa yang diinginkan Pak Moeldoko kalau mau menjadi calon presiden," komentar Max Sopacua.
Selain itu, ia juga beranggapan Moeldoko berhak memilih partai pengusungnya jika benar ingin maju sebagai calon presiden.
"Sekarang perahu mana yang mau digunakan Pak Moeldoko tergantung Pak Moeldoko sendiri. Semua perahu mungkin akan menuju ke dia sebagai penumpang, tetapi dia akan memilih," terang Max, dilansir Sripoku.com dari TribunWow.com, dalam tayangan Kompas Petang, Selasa (2/2/2021).
Selain itu, ia juga beranggapan Moeldoko berhak memilih partai pengusungnya jika benar ingin maju sebagai calon presiden.
"Sekarang perahu mana yang mau digunakan Pak Moeldoko tergantung Pak Moeldoko sendiri. Semua perahu mungkin akan menuju ke dia sebagai penumpang, tetapi dia akan memilih," terang Max.
Diketahui setelah mengumumkan isu tersebut, AHY mengirim surat kepada Jokowi untuk membahas kudeta.
Max menilai tidak ada kaitannya Jokowi dengan Partai Demokrat.
"Kalau dimintakan sifat kejujuran dari Pak Moeldoko maupun dari Pak Jokowi, saya pikir tidak relevan," ungkap Max.
"Untuk apa kita minta jawaban dari Pak Jokowi? Enggak ada urusannya Pak Jokowi dengan Partai Demokrat," tegas dia.
Selain itu, Max menilai, Jokowi sudah memahami posisi Partai Demokrat berada di luar koalisi pemerintahan, sehingga tidak ada gunanya ikut campur dalam urusan internal partai.
