BPK Sumsel di Muratara 'Disambut' Belasan Pendemo & Segel Kantor Bupati, PNS Keluar Kantor
Aparat kepolisian dari Polres Muratara masih berjaga-jaga, namun belum memberikan tindakan tegas saat pendemo menuutup paksa kantor bupati Muratara.
lihat foto
SRIPOKU.COM, MURATARA - Warga mengamuk hingga menutup paksa kantor Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), Rabu (3/2/2021).
Pegawai, baik PNS maupun TKS yang berada di dalam kantor bupati, dipaksa keluar.
Akibatnya aktivitas perkantoran Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Muratara lumpuh.
Pantauan di lapangan, sebagian pegawai masih duduk di sekitaran kantor bupati Muratara dan sebagiannya lagi sudah pulang.
• Kenangan Terakhir Atut Bersama Almarhum Firli, Ibu Histeris, Peluk Tubuh Anak yang Masih Tergantung
Aparat kepolisian dari Polres Muratara masih berjaga-jaga, namun belum memberikan tindakan tegas.
Polisi terus membujuk massa agar tidak bertindak anarkis atau merusak fasilitas umum.
Warga dari berbagai desa yang menggelar demonstrasi di depan kantor bupati belum mau bubar.
Mereka mendesak Bupati Muratara menemui pendemo, namun batang hidungnya tak kunjung terlihat.
"Dia (bupati) ada di dalam, tapi dia tidak mau menemui kami di luar, pemimpin seperti apa ini," teriak pendemo.
Pendemo masih bertahan menunggu pejabat berwenang menanggapi tuntutan mereka.
• Kenal dari Pakaian, Ibu Ini Yakin Tulang yang Ditemukan di Sungai Ogan Milik Anaknya, Kami Iklas
Diberitakan sebelumnya, koordinator aksi, Prengki Pratama menyampaikan unjuk rasa ini dalam rangka penyambutan kedatangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) di Kabupaten Muratara.
"Aksi ini dalam rangka mendukung tugas BPK untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah di Muratara," kata Prengki.
Massa meminta BPK menjalankan tugas secara profesional demi terwujudnya Kabupaten Muratara yang bersih tanpa korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Massa memberikan rekomendasi berbagai persoalan yang ada di Muratara kepada BPK untuk dijadikan rujukan atau pertimbangan dalam pemeriksaan.
Massa menduga banyak tindakan Pemkab Muratara yang melanggar aturan dalam pengelolaan keuangan dan terindikasi terdapat kerugian negara/daerah.
• Terpuruk Pasca Sarwendah Dituduh Manfaatkannya, Psikolog Ungkap Keadaan Betrand Peto: Onyo Terkejut!
