Gubernur Herman Deru ke OKU Timur, Interupsi Warnai Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Sejumlah Fraksi WO

Rapat paripurna di DPRD Sumsel diwarnai interupsi dan walk out dari sejumlah fraksi, diduga karena Gubernur Sumsel Herman Deru tidak hadir.

Tayang:
Editor: Refly Permana
tribunsumsel.com/arif
Paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan badan pembentukan Perda Provinsi Sumsel terhadap dua raperda inisiatif DPRD Sumsel, Senin (18/1/2021) diwarnai interupsi oleh sejumlah fraksi DPRD Sumsel. 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan badan pembentukan Perda Provinsi Sumsel terhadap dua raperda inisiatif DPRD Sumsel, Senin (18/1/2021) diwarnai interupsi oleh sejumlah fraksi DPRD Sumsel.

Setelah interupsi dari beberapa faksi tersebut, akhirnya rapat paripurna diskor selama 10 menit.

Kemudian saat rapat kembali dilanjutkan fraksi dari Partai Amanat Nasional (PAN) walk out (WO) dari ruang sidang rapat.

Baca juga: TEREKAM CCTV, Kena Pelecehan Seksual di Jalan, Istri Isa Bajaj Sempat Bengong: Pria Muda Bertopi

Sekretaris Fraksi PAN Sumsel, Juanda mengatakan, alasan pihaknya walkout dari ruang rapat sidang paripurna DPRD Sumsel itu, karena pihaknya menginginkan rapat tersebut dihadiri oleh Gubernur atau Wakil Gubernur Sumsel.

"Kita menginginkan rapat paripurna itu sesuai kesepakatan yang harus di hadiri oleh Gubernur atau Wakil Gubernur, karena itu sesuai dengan petunjuk teknis kita.

Kalau di DPRD ketua atau wakil ketua yang hadir. Kalau tadi yang hadir itu bukan Gubernur atau Wakil Gubernur atau Sekda, malah Plt Asisten I," katanya kepada, Senin (18/1/2021).

Ditambahkannya, pihaknya sangat mendukung semua program-program Pemprov Sumsel, tapi dirinya meminta agar pihak eksekutif serius terhadap rapat paripurna dan saling menghargai.

Baca juga: Syarat Penerima Vaksin Covid-19 Menurut Juknis Kemenkes RI, Jangan Langsung Pulang Setelah Vaksin

"Jadi sebenernya tidak serius, kami harap kalau soal pembahasan gubernur harus hadir, apalagi menyangkut inisiatif DPRD untuk pesantren, karena untuk masyarakat.

Jadi tidak hadir itu bukan tidak setuju tapi setuju, cuma tolong pihak eksekutif saling menghargai," ungkap Juanda. 

Ditambahkan Juanda, pihaknya nanti akan membuat surat resmi kepada Gubernur Sumsel, kalau saat rapat harus dihadiri oleh Gubernur.

"Kalau ketentuannya yang hadir itu gubernur atau wakil gubernur, mungkin untuk yang darurat bisa diwakilkan oleh sekda, selama ini tidak kita persoalkan, tapi kalau Plt asisten yang hadir baru kejadian seperti ini," tandasnya.

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar, Hasbi Assidik berharap agar pihak eksekutif dapat menghargai, karena setiap rapat pembahasan pihaknya selalu menanyakan apakah Gubernur ada kegiatan, soalnya dalam 4 kali rapat paripurna sekalipun Gubernur belum pernah hadir. 

Baca juga: Anak Buah Jenderal Andika Perkasa Berambut Bule:Bukan Mawar Penghias Taman, Tapi Melati Pagar Bangsa

"Kami minta para eksekutif menyampaikan hal ini kepada pak gubernur," harapnya.

Di tempat yang sama, Abusari juga mengatakan, bahwa dalam satu setengah tahun ini jarang sekali Gubernur maupun Wakil Gubernur menghadiri rapat paripurna. Jadi dirinya merasa dewan tidak dihargai.

"Saya yakin ketika teman eksekutif tidak hadir, saya rasa pihak eksekutif tidak menghargai paripurna ini," capnya.

Sumber: Tribun Sumsel
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved