Breaking News:

Vaksin Covid 19

SEMPAT Beda Pendapat dengan Wamen: Yasonna Laoly Pastikan Tak Ada Sanksi Pidana Penolak Vaksin Covid

Menkumham Yasonna Laoly memastikan tidak ada sanksi pidana bagi warga masyarakat yang menolak Vaksin Covid-19

(Fabian Januarius Kuwado/Kompas.com)
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. 

SRIPOKU.COM, JAKARTA-- Menkumham Yasonna Laoly akhirnya menganulir pernyataan Wamenkumham Edward Hiariej yang menyebut penolak vaksinasi akan dijerat sanksi Menurut Edward Hiariej, masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19 dapat dijatuhi hukuman pidana paling lama 1 tahun penjara.

Edward mengatakan, vaksinasi Covid-19 merupakan bagian dari kewajiban seluruh warga negara untuk mewujudkan kesehatan masyarakat.
"Ketika pertanyaan apakah ada sanksi atau tidak, secara tegas saya mengatakan ada sanksi itu. Mengapa sanksi harus ada? Karena tadi dikatakan, ini merupakan suatu kewajiban," kata Edward dalam webinar yang disiarkan akun YouTube PB IDI, Sabtu (9/1/2021).
Guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada itu mengatakan, ketentuan pidana bagi penolak vaksinasi diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

  1. Namun, Rabu (13/1/2021) Menkumham Yasonna Laoly memastikan tidak ada sanksi pidana bagi warga masyarakat yang menolak Vaksin Covid-19. Hanya saja, kepada mereka yang tidak mau divaksin, pemerintah tetap bisa memberikan sanksi.

Tujuan pemberian sanksi terhadap penolak vaksin tersebut adalah agar tercipta kekebalan komunitas atau herd immunity.

Demikian Menkumham Yasonna Laoly saat berdialog dengan Panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2021 yang dipimpin Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S Depari, Rabu (13/1/2021).

"Tidak ada sanksi pidana ya (bagi warga yang menolak vaksin). Mungkin perlu disampaikan juga terkait Hari Pers Nasional ini," ujar Yasonna Laoly.

Pernyataan Yasonna Laoly ini disampaikan sehari setelah politisi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning (63) secara terang-terangan menyatakan menolak divaksin.

"Saya tetap tidak mau divaksin. Mau vaskin yang umur 63 tahun ke atas, mau vaksin buat semua umur, saya tidak mau," kata anggota Komisi IX DPR saat rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Direktur PT Bio Farma, kemarin.

Bahkan, kata mantan pimpinan Komisi IX ini, jika Pemprov DKI akan mengenakan sanksi kepada dia dan anak cucunya gara-gara menolak vaksin, dia lebih memilih bayar denda.

"Mendingan gua bayar. Jual mobil nggak apa-apa," katanya seperti ditulis Kompas.com.

Menurut Ribka, vaksin tidak boleh dipaksakan kepada masyarakat. "Kalau dipaksakan pelanggaran HAM (Hak Asasi Masyarakat). Nggak boleh," ujarnya sambil menunjuk-nunjuk ke Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Halaman
1234
Editor: Wiedarto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved