'Muhammadiyah Tak Gila Jabatan, Seyogya Presiden Tahu Kesejarahan', Din Syamsuddin Puji Abdul Muti

SRIPOKU.COM, PALEMBANG-Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin angkat bicara seputar penolakan Abdul Muti jadi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Wakil Mendikbud, sebab menurut Din, Muhammadiyah Tak Gila Jabatan, Seyogya Presiden memiliki pengetahuan kesejarahan.

Kesejarahan yang dimaksud Din Syamsuddin adalah kapasitas Abdul Muti dan juga sejarah Muhammadiyah dari sisi keorganisasian.

Sebagai, Muhammadiyah adalah organisasi mandiri dan otonom, selain itu banyak tokoh pendidikan di Muhammadiyah dan juga ahli di bidang pemerintah.

Maka itulah Dian Syamsuddin memberikan apresiasi tinggi kepada Abdul Muti yang menolak jabatan Wakil Mendikbud tersebut.

Baginya Abdul Muti sudah menjaga marwah organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi besar dan di dalamnya diisi para ilmuan dan pakar yang kompeten.

"Anggota Muhammadiyah itu antara lain tidak gila jabatan, menolak jabatan yang tidak sesuai dengan kapasitas, dan jabatan yang merendahkan marwah organisasi," ujarnya.

Berikut ini fakta dan Detik-Detik Abdul Muti Tolak Jabatan Jadi Wakil Mendikbud

Detik-detik Sekum PP Muhammadiyah Tolak Tawaran Jokowi Jadi Makil Mendikbud Terungkap Jelang Pelantikan

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Muti menceritakan bagaimana detik-detik dirinya menolak tawaran menjadi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebelumnya, nama Abdul Muti sendiri sempat masuk radar Presiden Jokowi untuk menempati posisi wakil menteri pendidikan dan kebudayaan setelah ada keputusan untuk melakukan reshuffle.

Bahkan namanya pun sempat masuk dalam daftar orang yang akan dilantik Presiden Jokowi, Rabu (23/12/2020) bersama enam menteri dan lima wakil menteri lainya.

Kepada Kompas.com, Abdul Muti bercerita, dirinya sempat dihubungi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Mendikbud Nadiem Makarim, Selasa (22/12/2020) terkait jabatan wakil menteri.

Mendapat tawaran tersebut, dirinya mengaku harus bermusyawarah kepada pihak keluarga dan meminta nasihat dan petunjuk kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir.

"Perasaan saya biasa saja (ketika mendapat telepon). Saya sampaikan kepada Mendikbud, saya harus musyawarah dengan keluarga dan minta nasihat Pak Haedar selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah," ujarnya melalui aplikasi pesan WhatsApp, Kamis (24/12/2020).

Setelah melalui berbagai pertimbangan, dirinya kemudian memutuskan untuk tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju tersebut.