Detik-detik Sekum PP Muhammadiyah Tolak Tawaran Jokowi Jadi Wakil Mendikbud, Saat Jelang Pelantikan

Terkesan Remehkan Muhammadiyah

Din menyebut, penunjukan Abdul Muti sebagai Wamendikbud bernada merendahkan organisasi Muhammadiyah yang besar, pelopor pendidikan, dan gerakan pendidikan nasional yang nyata.

"Seyogya Presiden memiliki pengetahuan kesejarahan dan kebangsaan sehingga dapat menampilkan kebijaksanaan untuk menempatkan seseorang dan sebuah organisasi pada tempatnya yang tepat," jelas Din.

Ia menuturkan, bagi Muhammadiyah memangku jabatan di pemerintahan bukanlah masalah besar, karena Muhammadiyah cukup mandiri dan otonom untuk menjadi mitra strategis dan kritis Pemerintah.

"Dalam suatu sikap proporsional: siap mendukung Pemerintah jika baik dan benar, dan tak segan-segan mengeritik serta mengoreksi jika salah, menyimpang atau menyeleweng," ujar dia.

Kata pengamat

Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengapresiasi sikap Abdul Mu'ti.

Menurutnya, di Indonesia tidak dapat menemukan banyak orang yang berani menolak jabatan dengan kekuasaan yang besar.

"Secara pribadi, langkah Abdul Muti layak diapresiasi. Kita tidak menemukan banyak orang yang berani menolak jabatan dengan kekuasaan yang besar," ucap Ray Rangkuti, Kamis (24/12/2020).

Sekalipun begitu, kata Ray, penolakan tersebut tidak semata berdasarkan pertimbangan pribadi.

Ray menduga ada alasan-alasan sosial-politik yang mendukung langkah Abdul Muti menolak jabatan Wamendikbud.

"Pertama, tradisi Muhammadiyah itu adalah menempati posisi menteri pendidikan, bukan wakil," ucapnya.

Kedua, lanjut Ray, Kementerian Agama sudah kembali di pangku oleh pengurus Nahdlatul Ulama (NU).

"Sesuai tradisi itu, menteri pendidikan mestinya dipangku orang Muhammadiyah struktural," katanya.

Ketiga, Ray mengatakan menjadi wakil menteri itu, tentu tidak sama dengan menterinya secara langsung.