Jelang Pergantian Kapolri, IPW Sebut Sistem Kaderisasi & Mutasi Amburadul & Tidak Promoter

SRIPOKU.COM -- Sistem kaderisasi dan mutasi di Polri tampaknya semakin amburadul dan tidak promoter.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane.

Pernyataan ini disampaikannya melihat fakta di lapangan, satu di antara yang jadi sorotan Neta adalah belum digantinya Komjen Pol Heru Winarko yang saat ini menjabat Kepala BNN.

Padahal perwira tinggi bintang tiga itu sudah pensiun sejak 1 Desember kemarin.

"Sistem kaderisasi dan mutasi di Polri tampaknya semakin amburadul dan tidak promoter. Hal ini terlihat dari belum dimutasinya Kepala BNN Komjen Pol Heru dari jabatannya, padahal yang bersangkutan sudah pensiun sejak 1 Desember 2020. Sementara ada beberapa Kapolda yang masa pensiunnya jatuh pada akhir Desember tapi sudah dimutasi sejak November lalu," ujar Neta, dalam keterangannya, Sabtu (5/12/2020).

Menurut Neta, hal itu patut disayangkan, karena dapat mengganggu kepercayaan internal kepolisian kepada pimpinannya.

Lebih lanjut, ia mengaku mendapat informasi, belum dimutasinya Kepala BNN akibat adanya tarik menarik di internal elit Polri maupun di lingkaran kekuasaan, yang berkaitan dengan bursa pencalonan kapolri.

"Ada elite yang mendorong agar jenderal bintang dua yang dipromosikan menjadi Kepala BNN agar yang bersangkutan bisa masuk dalam bursa calon Kapolri. Namun ada yang hendak “mengunci” posisi Kepala BNN, dengan cara didorongnya bintang dua yang tidak populer, sehingga bursa calon Kapolri hanya diisi jenderal bintang tiga (Komjen),” ujar Neta.

Neta Juga menjelaskan, belakangan beredar kabar di internal Polri bahwa Kabaintelkam Irjen Ricko akan didorong menjadi Kepala BNN.

Baca juga: Jadwal Hingga Daftar Nama Pemain Timnas Indonesia U-16 TC di Yogyakarta

Baca juga: Dalam Hitungan Menit Kuasai Lapangan Udara: Meski Belum Pernah, Letnan Benny Pede Ikut Terjun Payung

Baca juga: Truk Pengangkut Elpiji Tabrak Pohon Palem & Terbalik di Noerdin Pandji Palembang, Tabung Berhamburan

Pasalnya, Baintelkam Polri hendak dibenahi dan dikonsolidasikan, mengingat dalam kasus Rizieq dan kasus lainnya, Baintelkam Polri dinilai kedodoran.

Dan posisi Irjen Ricko di Baintelkam akan diisi jenderal bintang dua yang punya kapabilitas di bidang intelijen tapi tidak punya kans masuk bursa calon Kapolri.

“Dengan maraknya aksi kerumunan massa, aksi intoleransi, dan aksi aksi kelompok garis keras belakangan ini membuat situasi Kamtibmas menjadi riuh. Situasi Kamtibmas maupun ancaman Kamtibmas di ibukota Jakarta pun menjadi perhatian khusus banyak pihak. Tak pelak, setelah menjadi Kapolda metro jaya, selain menjaga kamtibmas ibukota tugas utama Irjen M Fadil adalah menuntaskan kasus kasus yang diduga melibatkan Rizieq."

"Sebab dicopotnya Nana dan tampilnya Fadil adalah akibat kerumunan massa yang dilakukan Rizieq. Dengan demikian menjadi tanggung jawab Fadil untuk menyelesaikan masalah tersebut secara tuntas. Dengan pengalamannya selama ini dan kapabilitas yang mumpuni. IPW berkeyakinan Fadil mampu menuntaskannya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Neta sendiri mengaku heran lantaran Kapolri Jenderal Pol Idham Azis belum juga mengeluarkan TR untuk mengganti Komjen Pol Heru Winarko.

"Sepertinya antara Kapolri dan Presiden Jokowi belum ada kesepakatan tentang siapa yang dipilih untuk menggantikan Komjen Pol Heru di BNN. Apakah Irjen Pol Nana, apakah Irjen Pol Fadil, apakah Kapolda Riau, apakah Kapolda Jabar, apakah Irjen Pol Petrus Golose, dan apakah Kabaintelkam Komjen Pol Rycko," ungkapnya.