Cek Dana Rp 300 Ribu dari Kemensos, Cek dtks.kemensos.go.id Pakai KTP/ cekbansos.siks.kemensos.go.id

Masukkan Nama yang sesuai dengan ID yang dipilih

Masukkan dua kata yang tertera dalam kotak boks captcha Klik "Cari".

Setelah itu, pada layar akan mucnul keterangan nomor ID yang diinput, apakah ID tersebut terdaftar atau tidak di DTKS.

Anda juga bisa mengecek melalui aplikasi SIKS NG Dataku di link berikut ini KLIK LINK.
Bansos Cair Kembali Awal 2020

Kabar baik bagi masyarakat terdampak Covid-19, bantuan sosial atau bansos dijadwalkan cair kembali pada awal Januari 2021.

Presiden Jokowi atau Joko Widodo meminta Menteri Sosial Juliari Batubara segera menyalurkan bantuan sosial untuk masyarakat pada awal Januari 2021.

Penyaluran bansos diharapkan dapat meningkatkan belanja warga.

Dengan demikian, ekonomi di lapisan bawah juga bergerak.

Hal ini Jokowi sampaikan dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar

Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 kepada para menteri, kepala lembaga serta kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/11/2020).

"Yang berkaitan dengan bantuan sosial, ini Pak Mensos, di awal Januari 2021 juga harus segera diberikan kepada penerima manfaat, kepada masyarakat," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.

"Agar belanja masyarakat meningkat, agar konsumsi masyarakat meningkat, sehingga juga menggerakkan ekonomi di lapisan bawah," tuturnya.

Jokowi meminta para pemangku kepentingan untuk bekerja lebih cepat. Sebab, saat ini Indonesia masih dalam kondisi krisis akibat pandemi.

Ia meminta para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah menunjukkan semangat dan aura yang berbeda dari kondisi normal.

"Sudah sering saya sampaikan, semuanya harus pindah channel ke extraordinary agar program stimulus ini betul-betul bisa berdampak dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi," ujar dia.

Jokowi menyampaikan, APBN tahun 2021 akan fokus kepada empat hal, salah satunya perlindungan sosial terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan.

Selain itu, anggaran juga difokuskan untuk penanganan kesehatan, program pemulihan ekonomi terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha, serta reformasi struktural baik di bidang kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan sosial.

Adapun, dalam APBN 2021 pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 2.750 triliun. Angka ini tumbuh 0,4 persen dibandingkan alokasi belanja negara di APBN 2020.

Jokowi mengatakan, alokasi ini terdiri dari belanja untuk kementerian dan lembaga sebesar Rp 1.032 triliun dan Rp 795,5 triliun untuk transfer daerah dan dana desa.

Alokasi belanja tersebut diperuntukkan bagi pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di berbagai bidang.

Misalnya, bidang kesehatan Rp 169,7 triliun, pendidikan Rp 550 triliun, infrastruktur Rp 417,4 triliun, perlindungan sosial Rp 488 triliun, ketahanan pangan Rp 99 triliun, pembangunan teknologi dan informasi Rp 26 triliun dan lainnya.

Jokowi menegaskan, baik APBN maupun APBD harus benar-benar berorientasi untuk rakyat.

"Seluruh rupiah yang ada di APBN maupun APBD harus betul-bet dibelanjakan untuk kepentingan rakyat," kata Jokowi.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Jokowi Minta Menteri Sosial Segera Salurkan Bansos Awal Januari 2021