Breaking News:

Terus Bersinergi, KPK, PLN dan ATR/BPN Kembali Selamatkan 1101 Persil Tanah Negara di Sumsel 

Kerja sama antara PLN, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berlanjut

Humas PLN
Penyerahan Sertifikat Tanah dalam acara Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Aset dan Penyerahan Sertifikat Tanah kepada PLN dan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang digelar di Griya Agung Pemprov Sumsel Palembang, Selasa (3/12). 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Kerja sama antara PLN, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berlanjut guna mempercepat pengamanan aset tanah.

Di Sumatera Selatan (Sumsel) sebanyak 1101 sertifikat tanah atau senilai Rp 382 milyar berhasil diamankan demi menjaga keandalan infrastruktur ketenagalistrikan. 

Di Sumsel, secara akumulatif hingga saat ini (3/12), total penyelamatan aset milik negara dari sinergitas ini mencapai 1101 sertifikat dari 3908 bidang tanah yang sudah melalui tahap pengukuran oleh BPN. 

Secara simbolis, sertifikat tersebut diserahkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri kepada Direktur Utama PLN yang diwakili oleh Direktur Bisnis Regional Sumatera Dan Kalimantan PLN Bapak Wiluyo Kudwiharto serta disaksikan langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru dan Forkopimda Sumatera Selatan.

Penyerahan tersebut dilaksanakan dalam acara Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Aset dan Penyerahan Sertifikat Tanah kepada PLN dan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang digelar di Griya Agung Pemprov Sumsel Palembang, Selasa (3/12).

Menteri ATR, Sofyan Djalil secara virtual memberikan apresiasi atas langkah PLN bekerja sama dengan KPK dan Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan sertifikasi aset tanah perusahaan sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.

"Kementrian ATR/BPN bersama KPK siap melakukan sertifikasi untu seluruh asset2 BUMN dan Pemerintah daerah” ucap Sofyan. 

PLN menargetkan pada tahun 2023, seluruh aset tanah dapat tersertifikasi. Sofyan optimis dengan sinergitas ini target tersebut dapat tercapai, bahkan sebelum tahun 2023.

Senada dengan hal tersebut, Pimpinan KPK, Firli Bahuri juga mengapresiasi kerja keras PLN bersama Kementerian ATR/BPN untuk mengamankan aset negara dengan melakukan sertifikasi tanah. Menurutnya, sertifikasi ini merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi dan penyalahgunaan aset negara.

“Korupsi adalah kejahatan serius maka penting untuk melakukan 3 strategi pembatasan korupsi yang telah dijelaskannya,” tutur Pimpinan KPK, Firli Bahuri

Halaman
12
Editor: adi kurniawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved