Breaking News:

Habib Rizieq

Giliran Gubernur Lemhannas Ingatkan Habib Rizieq

Gubernur Lemhannas mengingatkan, bukan kewenangan TNI membubarkan organisasi. Namun TNI dapat dibebani tugas di dalam negeri atas perintah presiden.

Warta Kota/Junianto Hamonangan
Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman meminta FPI dibubarkan jika tak mau taat hukum. 

SRIPOKKU.COM -- Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengatakan, memang bukan kewenangan Tentara Nasional untuk membubarkan suatu organisasi. Namun TNI bertanggung jawab atas keutuhan nasional dari ancaman dari dalam dan luar negeri.

Agus menjelaskan tugas TNI itu adalah bertanggung jawab atas pertahanan nasional yang pada hakekatnya, untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan nasional dari ancaman militer dari luar negeri.

Esensi tugas TNI adalah tugas perang. "Namun TNI bisa dibawa masuk ke tugas-tugas dalam negeri untuk kepentingan nasional sesuai dengan perintah presiden," kata Agus kepada Tribun Network di Jakarta, Sabtu (21/11).

Ketentuan pembubaran Ormas diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Pencabutan surat keterangan terdaftar dilakukan Kementerian Dalam Negeri, status badan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Baca juga: FPI Sebut Pangdam Jaya Lucu, Jangan Adu TNI dan Ulama

Baca juga: Pangdam Perintahkan Copot Baliho Rizieq Lewat Patroli Darat Laut Udara, FPI Minta TNI Urus OPM Papua

Karena itu, pembubaran suatu organisasi tak dapat dilakukan oleh TNI. "Tugas TNI itu adalah sesuai kewenangannya yang diberikan konstitusi. Konstitusi kan tidak memberikan kewenangan kepada TNI untuk membubarkan organisasi," tutur Agus.

Menurut Agus, tidak bisa TNI membubarkan organisasi termasuk organisasi Front Pembela Islam (FPI). "Tidak di dalam kewenangan TNI. Itu tidak merupakan tanggungjawab TNI dan tidak berada dalam kewenangan TNI untuk melakukan hal itu," katanya.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Mayjen (Purn) TB Hasanuddin menjelaskan, untuk membubarkan ormas termasuk FPI ada prosedur yang harus ditempuh. Ia meyakini, Pangdam Jaya memiliki alasan kuat hingga mengusulkan pembubaran FPI.

"Saya kira ini harus direspons negara," kata Hasanuddin.

Jika FPI terbukti melanggar hukum, negara tak boleh ragu untuk membubarkan FPI. "Bila ternyata nanti secara hukum ormas FPI ini terbukti melanggar dan kemudian harus dibubarkan, maka bubarkan saja tak usah ragu, tak usah takut," katanya.

Gubernur Lemhanas menjelaskan kembali, tatanan nasional harus ditertibkan agar menjadi lebih teratur guna bisa melakukan pembangunan ke masa depan. Apabila tatanan yang mengatur peran dan kewenangan berbagai lembaga di dalam negara ini masih simpang siur, maka Indonesia tidak akan bisa maju membangun, apalagi bersaing dengan negara lain di dunia.

Halaman
12
Editor: Sutrisman Dinah
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved