Covid19

Panglima TNI Ingatkan, Ganggu Persatuan dan Kesatuan Berhadapan dengan TNI

PANGLIMA TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan siapa pun yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI.

Editor: Sutrisman Dinah
kompas.com
Ilustrasi: Habib Rizieq disambut gegap gempita abaikan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 

SRIPOKU.COM -- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan kembali arti penting persatuan dan kesatuan bangsa untuk menjadi stabilitas Indonesia.   

"Tidak satu pun, tidak satu pun musuh yang dibiarkan, apalagi melakukan upaya-upaya berupa ancaman dan gangguan, terhadap cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia," kata Marsekal Hadi Tjahjanto.

"Saudara-saudara sekalian. Saya ingin menyampaikan kembali, pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjaga stabilitas nasional," kata Hadi  dalam pernyataannya, Sabtu (14/11) malam.

Panglima TNI mendadak memberikan pernyataan terkait pentingnya persatuan dan kesatuan demi menjaga stabilitas nasional. Hal yang tidak bisas, panglima menyampaikan pernyataan didampingi jenderal-jenderal pemimpin pasukan tempur.

Diantaranya, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen Eko Margiyono. Kemudian, Komandan Komando Operasi Khusus (pasukan khusus gabungan) Mayjen Richard TH Tampubolon.

Kemudian, Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus TNI-AD) Mayjen Mohamad Hasan.

Lalu ada Komandan Korps Marinir (Dankormar TNI-AL) Mayjen Suhartono, serta Komandan Korps Pasukan Khas (Korpaskhas TNI-AU) Marsda Eris Widodo Yuliastono.

Pernyataan tegas dari Panglima ini keluar setelah beberapa hari belakangan muncul di media sosial anggotanya mengunggah video yang terkesan mendukung tokoh masyarakat. "Tidak satu pun, tidak satu pun musuh yang dibiarkan, apalagi melakukan upaya-upaya berupa ancaman dan gangguan, terhadap cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia," kata Hadi Tjahjanto.

"Ingat. Siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, akan berhadapan dengan TNI. Hidup TNI! (Hidup Rakyat!). NKRI (Harga Mati!)," ujar Pak Hadi.

Sementara itu, Ketua Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) Maman Imanulhaq menilai, negara telah mengabaikan prinsip hukum salus populi suprema lex esto, yang berarti keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

Prinsip ini, telah digunakan pemerintah dalam penanganan Covid-19, seperti melakukan pembatasan sosial, razia masker, pembelajaran daring, pengaturan bekerja di rumah, penutupan mal dan pasar, serta aturan lain yang mengubah pola kehidupan yang berdampak luas.

Namun, menurut Maman, sikap pemerintah menunjukkan paradoks saat melakukan pembiaran atas kerumunan massa yang mengiringi rangkaian kedatangan pemimpin Front Pembelas Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab atau Habib Rizieq (55) dari Arab Saudi, Selasa pagi pekan lagi. Pelanggaran protokol kesehatan juga terjadi pada acara pernikahan putrinya, Sabtu malam.

“Inkonsistensi pemerintah dalam penanganan Covid-19 merupakan preseden buruk dan berdampak serius pada merebaknya klaster baru Covid-19," kata Maman seperti dikutip Kompas.com, Senin (16/11).

Maman mengatakan, protokol kesehatan yang digaungkan pejabat negara dan aparat keamanan sama sekali tidak berlaku bagi kerumunan orang dalam rangkaian acara Habib Rizieq tersebut.

Menurut Maman, sikap inkonsisten pemerintah tersebut telah melukai dokter dan perawat, peserta didik yang kehilangan semangat belajar karena daring (online), para korban pemutusan hubungan kerja (PHK), serta para ustaz yang menahan diri untuk tidak menggelar kegiatan keagamaan.

Maman Imanulhaq melanjutkan, para pihak berwenang sejauh ini hanya menyampaikan imbauan agar kerumunan harus menerapkan protokol kesehatan. Namun dalam acara pernikahan puteri Habib Rizieq dan acara maulid Nabi Muhammad SAW, seolah difasilitasi dengan pembagian masker oleh BNPB.

“Imbauan itu domainnya ormas seperti NU dan Muhammadiyah. Negara itu harus mengambil tindakan tegas. Melarang atau membubarkan kerumunan," kata Maman.

Lebih lanjut, dikatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo, kementerian, dan lembaga tinggi negara yang berisi pentingnya penanganan Covid-19 yang berasaskan prinsip keselamatan, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

“Kita meminta pemerintahan Jokowi yang kita dukung mewariskan tata kelola pemerintahan yang tegas, berwibawa, dan adil. Jokowi jangan terjebak politik akomodatif pragmatis yang merugikan rakyat banyak dan mencederai demokrasi Pancasila yang berasas semangat gotong royong," pungkasnya.

Selasa pekan lalu, kerumunan massa menyambut kedatangan Habib Rizieq tampak di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Kerumunan juga terjadi di Jalan KS Tumbun di sekitar Petamburan. 

Kerumunan massa kembali terjadi saat FPI menggelar kegiatan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (13/11). Sabtu malam, Rizieq Shihab membuat acara pernikahan putrinya yang mengundang kerumunan di Petamburan.

Ia menikahkan putrinya, Sharifa Najwa Shihab, sekaligus menggelar peringatan Maulid Nabi SAW.

Satgas Penanganan Covid-19 dikabarkan juga mengantarkan masker dan hand sanitizer untuk acara pernikahan putri Rizieq Shihab. Masker itu diantar ke kediaman Rizieq yang juga lokasi acara pernikahan, Sabtu siang.

Adapun jumlah masker yang diantarkan yaitu 20.000 masker terdiri dari masker medis dan non-medis.****

_______________________  
Sumber: Kompas.com, https://nasional.kompas.com/read/2020/11/16/10571631/kerumunan-di-acara-rizieq-shihab-pemerintah-dinilai-inkonsisten-tangani?page=all#page2.

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved