Breaking News:

Unjukrasa RUU Cipta Kerja

Sudah Tiga Pekan, Demo Tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja Masih Berlanjut

PEKERJA dari berbagai organisasi buruh, Kamis (22/10) ini, kembali menggelar aksi demonstrasi untuk menolak RUU omnibus law Cipta Kerja.

Tribunnews.com/ Seno Tri Sulistiyono
Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melakukan aksi demonstrasi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di depan gedung DPR, Jakarta. 

SRIPOKU.COM -- Aksi demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja  dari kelompok mahasiswa dan buruh, memasuki pekan ketiga masih terus berlanjut. Target hari ini (Kamis, 22/10), mereka menggelar aksi di depan Istana Kepresiden di Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta.

Diperkirakan ribuan pekerja akan melakukan aksi unjukrasa menolak RUU omnibus law tersebut. Salah satu kelompok yang melakukan aksi adalah pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP-LEM SPSI).

Menurut rencana aksi dilakukan di depan Istana Kepresidenan sebagai tindak-lanjut unjukrasa pasca-pengesahan RUU Cipta Kerja, dalam Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 5 6 – 8 Oktober 2020.

Kali ini, mereka menolak pengesahan RUU Cipta Kerja dan menuntut  agar Presiden menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang), untuk membatalkan RUU Cipta Kerja.

Baca juga: Jokowi Mengaku tak Takut Ambil Resiko Meski Omnibus Law Timbulkan Konflik, Ini Kata Moeldoko

Baca juga: Pasca Unjukrasa RUU Cipta Kerja, 123 Mahasiswa Terinfeksi Covid-19

Dijadwal massa buruh ini berkumpul pukul 10.00 hingga 16.00 berkumpul di  kawasan Patung Kuda Arjuna di Jl Medan Merdeka Barat, atau sekitar 1 kilometer dari kompleks Istana Negara.

Seperti dikutip Tribunnews.com, Ketua Umum FSP-LEM SPSI Arif Minardi menyampaikan alasan kembali menggelar aksi. "Pembentukan UU Cipta Kerja tidak mencerminkan semangat musyawarah untuk mufakat," tulis Arif dalam rilis yang disampaikan kepada media.

Dikatakan, prosedur pembentukan UU Cipta Kerja dinilai melanggar asas-asas terkait pembentukan peraturan perundang-undangan.

"UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang mengatur tentang tugas dan peran serikat pekerja yang wajib memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Artinya, bahwa SP/SB wajib dilibatkan dalam permasalahan yang menyangkut pekerja/buruh sebagaimana amanah dan perintah UU ini," katanya.

Arif meminta Presiden mengevaluasi kinerja sejumlah menteri terutama  terkait prosedur dan proses pembuatan RUU Cipta Kerja yang tidak mencerminkan semangat musyawarah untuk mufakat.

Menurut Arif, RUU Cipta Kerja khususnya klaster menyangkut ketenaga kerjaan, bukan saja pekerja/buruh yang sedang bekerja yang merasakan dampak dari revisi tersebut, akan tetapi seluruh calon pekerja baik sudah selesai pendidikannya maupun yang masih sekolah  atau kuliah.****

________________

Sumber:  Tribunnews.com, https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/22/demo-belum-surut-hari-ini-ribuan-pekerja-lanjutkan-aksi-geruduk-istana-kepresidenan

Editor: Sutrisman Dinah
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved