Petinggi Demokrat Dituduh Dalang Aksi Tolak UU Cipta Kerja, Firdaus : Fitnah & Tuduhan Tak Berdasar

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Ketua Badan Pembinaan OKK (Organisasi Kaderisasi Keanggotaan) DPD Partai Demokrat Sumsel Firdaus menegaskan tuduhan dalang aksi penolakan UU Cipta Kerja terhadap petinggi partai berlambang Mercy merupakan fitnah yang keji dan tuduhan yang tidak berdasar terhadap Partai Demokrat.

"Fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar terhadap Partai Demokrat," tegas Firdaus Hasbullah SH, Kamis (15/10/2020).

Advokat asal Kabupaten PALI ini menjelaskan inti dari surat arahan Ketum Partai Demokrat AHY adalah agar seluruh kader Partai Demokrat tidak melakukan provokasi dan pengerahan massa pada aksi demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Supaya para anggota DPRD dari Partai Demokrat dapat menerima para pedemo di kantor DPRD-nya masing-masing.

“Surat nomor: 119/INT/DPP.PD/X/2020 itu menjadi bukti bahwa Partai Demokrat taat dan patuh pada konstitusi dan mematuhi hukum negara, substansi diedarkannya surat internal itu supaya aspirasi masyarakat terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja bisa tersalurkan dengan baik, sehingga tak perlu sampai menimbulkan tindakan anarki," ujar aktivis yang pernah menjadi Presiden Mahasiswa UMP.

Baca juga: BREAKING NEWS : Demo Tolak UU Cipta Kerja di Palembang, Jalan Simpang 5 DPRD Sumsel Kembali Ditutup

Pengamat Sosial Politik Sumsel, Drs Bagindo Togar Butar Butar yang dimintai tanggapannya, berharap semoga bukan upaya membangun imej bahwa mereka playing ataupun blaming victim.

Terlebih Partai Demokrat dengan tegas menolak disahkannya UU Cipta Kerja. Sejumlah serangan dari akun bodong juga menghampiri AHY.

Fitnah juga menghampiri AHY dan SBY terkait demo UU Cipta Kerja.

Seperti yang diketahui, UU Cipta Kerja disahkan pada Senin (5/10/2020) lalu dalam rapat paripurna yang dihadiri para anggota DPR RI.

Pengesahan UU Cipta Kerja ini menimbulkan sejumlah kontroversi.

Bahkan demo besar-besaran terjadi di sejumlah daerah terkait penolakan UU Cipta Kerja.

Pengesahan UU Cipta Kerja didukung oleh seluruh partai pendukung koalisi pemerintah.

Namun ada dua fraksi yang justru menolak disahkannya UU Cipta Kerja.

Dua fraksi yang menolak disahkannya UU Cipta Kerja yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Hal inilah yang tampaknya memicu tudingan dan fitnah kalau AHY dan SBY adalah dalang di balik demo tersebut.

"Dari kasus yang diuraikan di atas pihak Partai Demokrat melalui Ketuanya Pak Agus Harimukti Yudhoyono dan keterangan dari Ketua Dewan Pembinanya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, mudah-mudahan tidak bagian dari upaya membangun imej bahwa mereka playing ataupun blaming victim dari gerakan-gerakan buruh tersebut," ungkap Pengamat Sosial Politik Sumsel, Drs Bagindo Togar Butar Butar kepada Sripoku.com.

Mantan Ketua Ikatan Alumni Fisip Unsri menjelaskan, yang mengasumsikan bahwa mereka itu seolah-olah menjadi tertuduh dalam tanda kutip yang ada di balik aksi para buruh yang terus berlangsung selama ini mereka adalah pendukung atau yang mensponsori atau yang banyak membackup terlaksananya aksi tersebut.

"Mudah-mudahan tidak bagian dari upaya membangun imej bahwa mereka playing ataupun blaming victim dari gerakan-gerakan buruh tersebut terhadap aksi perlawanan penetapan UU Omnibuslaw yang sekarang marak di seluruh Indonesia," kata Bagindo.

Menurutnya tidak tepat dan tidak bijak jika orang menganalisa tudingan itu seolah memposisikan eksistensi Partai Demokrat sebagai Playing dan Blaming Victim, dengan harapan akan memperoleh simpati publik, terkhusus juga kelak jadi trigger issue bagi konsolidasi para pendukungnya.

"Tidak tepat dan tidak bijak memposisikan diri sebagai playing ataupun blaming victim terhadap aksi aksi penolakan yang dilakukan dari beragam kelompok masyarakat terhadap penetapan UU Omnibuslaw ini," ujar Direktur Eksekutif Fordes Forum Demokrasi Sriwijaya (Fordes)

Bagindo menilai harapan ketika mereka di dalam posisi playing ataupun blaming victim, akan meningkatkan elektabilitas Partai Demokrat yang selama ini sangat signifikan keterpurukannya di mata para pendukung atau simpatisannya.

"Momen Omnibuslaw mungkin kalau mereka dianggap playing ataupun blaming victim akan membuat mereka terdongkrak kembali dukungan atau simpati masyarakat khususnya para pendukung atau yang pernah menjadi simpatisan Partai Demokrat," pungkasnya.

Seperti dikutip dari Tribunnews, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, ketidakjelasan draf final RUU Cipta Kerja menimbulkan kekacauan informasi di tengah masyarakat.

Menurut AHY, pemerintah dan masyarakat tengah saling menuding menyebarkan hoaks soal UU Cipta Kerja. Padahal, rujukan terkait kebenaran informasi tersebut belum ada.

"Jadi, bagaimana kita menganggap berita yang beredar itu hoaks atau bukan," tulis AHY dikutip dari akun Twitter @AgusYudhoyono, Selasa (13/10/2020).

AHY merasa khawatir masyarakat tenggelam dalam perang informasi dan perang hoaks. AHY juga mengungkapkan, ada akun palsu atau 'bodong' yang menyerang dirinya dan Partai Demokrat.

Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu juga dituduh sebagai dalang aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja.

"Ada 'akun bodong' yang menyerang diri saya pribadi dan @PDemokrat hanya karena kami berbeda pendapat. Disebar hoax, bahwa saya mendalangi demo UU Ciptaker," kata AHY.

AHY mengatakan, tuduhan tak berdasar itu pun terbantahkan karena berbagai elemen masyarakat banyak yang menolak UU Cipta Kerja.

"Alhamdulillah, rakyat kita cerdas. Tuduhan itu dibantah oleh berbagai elemen masyarakat yang melakukan penolakan UU Ciptaker. Saya tegaskan, tuduhan tak berdasar itu sangat menyakiti hati nurani rakyat, yang memang sungguh-sungguh ingin berjuang untuk kehidupannya yang lebih baik," ucap AHY.

Lebih lanjut, AHY mengimbau semua pihak agar menghargai perbedaan pendapat.

"Kita adalah negara demokrasi. Kita harus menghargai perbedaan pandangan dan pendapat. Penolakan

@PDemokrat terhadap UU Ciptaker, dilakukan justru untuk menjaga negara ini agar tidak salah langkah. Sebagaimana penolakan Partai Demokrat terhadap RUU HIP," ujar AHY.

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kerap dituduh sebagai dalang sejumlah demo yang terjadi di tanah air.

Terbaru, SBY dan Partai Demokrat difitnah sebagai aktor atau dalang aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana sebelumnya juga dituduh sebagai pihak yang membiayai Aksi Bela Islam pada 4 November 2016.

Terkait tuduhan dalang aksi penolakan UU Cipta Kerja yang ramai di media sosial, SBY meminta pejabat negara untuk menyebut pihak yang menjadi dalang sebenarnya agar tidak menimbulkan kabar bohong di masyarakat.

"Kalau memang menggerakan, menunggangi, membiayai, dianggap negara kejahatan dan melanggar hukum. Hukum harus ditegakkan, lebih baik disebutkan, kalau tidak negaranya membuat hoaks," papar SBY dalam akun Youtube miliknya, Jakarta, Senin (12/10/2020) malam.

Di kesempatan itu, SBY juga mengungkapkan fitnah yang ditujukan kepada dirinya pada empat tahun lalu, yakni dituduh sebagai pihak penggerak Aksi Bela Islam atau Aksi 411 pada 4 November 2016.

"Ini cerita klasik ini. Mereka ingin dapatkan kredit, tetapi dengan cara merusak nama baik orang lain, menjatuhkan orang lain, meskipun belum tentu berhasil cara-cara itu," papar SBY.

"Saya tahu. Mengapa saya tahu? Karena ketika ada seseorang yang membawa berita itu kepada pemimpin kita, presiden kita, ada juga saksinya di situ yang kaget sekali dan belakangan setelah lewat prahara itu, dia menyampaikan kepada saya," sambung SBY.

Menurut SBY, seseorang yang memfitnah dirinya di hadapan Presiden, rupanya meminta bawahannya untuk melengkapi bukti-bukti keterlibatan SBY dalam aksi 411 dan tidak ketemu buktinya.

Setelah mendapatkan informasi ada yang fitnah dirinya dan tahu pelakunya, SBY mengaku langsung mendatangi Wiranto, yang saat itu menjabat sebagai Menko Polhukam.

Saat bertemu Wiranto, SBY menanyakan kebenaran kabar ada seseorang yang memfitnah dirinya dengan menyampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wiranto membenarkan.

Setelah bertemu Wiranto, SBY juga menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla pada saat itu, untuk menanyakan hal yang sama.

"Pak JK juga membenarkan. Tentu tidak etis kalau saya bertanya, Pak Jokowi percaya tidak ya dengan itu semua," ucapnya.

Selang beberapa bulan, SBY memiliki kesempatan bertemu Presiden Jokowi pada 2017, pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk mengklarifikasi informasi yang didapatnya.

"Saya tanya, apakah benar ada berita seperti itu. Pak Jokowi dengan hati-hati menjawab pada waktu itu, ya saya kan tidak semudah itu Pak SBY percaya tetapi saya sudah mengerti kok semuanya," ujarnya.

"Lalu saya sampaikan. Ini perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara saya, rakyat Indonesia, saya sampaikan kepada beliau presiden kita Pak Jokowi," papar SBY.

"Kalau saya dituduh ingin merusak negara, ingin mengganggu negara, sedih loh pak saya, sakit hati saya Pak Jokowi," sambungnya.

SBY mengaku akan menulis siapa pihak yang memfitnah dirinya sebagai penggerak aksi 411, sebagaimana pesan almarhum istrinya Ani Yudhoyono.

"Almarhum Ibu Ani itu pernah berpesan hari-hari terakhirnya, tolong tulislah memoar, segala fitnah, segala apa yang dituduhkan kepada kita supaya anak cucu kita tahu yang sebernarnya," kata SBY.

"Terus terang belum saya tulis, tapi pada saatnya nanti ketika saya dipanggil yang maha kuasa saya sudah menulis apa yang perlu saya tulis. Karena ini cerita tentang kebenaran," ujarnya. (Abdul Hafiz/Tribunnews.com)