Takut Dipolitisasi, DPRD Pagaralam Tak Ucapkan Deklarasi Penolakan UU Cipta Kerja di Depan Pendemo

"Kami kecewa karena mereka tidak mendukung dan menyatakan menolak Omnibus Law," tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pagaralam, Jenni Sandiyah, menyampaikan bahwa DPRD Pagaralam menerima aspirasi yang disampaikan mahasiswa untuk dibawa kejenjang yang lebih tinggi sesuai dengan tahapan yang ada.

Baca juga: Pengakuan Pria yang Kedapatan Bawa Motor Hasil Kejahatan Pakai Bus di OKU Timur, Kunci Kontak Rusak

"Sudah kami setujui untuk menyalurkan aspirasi. Karena sejatinya DPRD ini tempat menyampaikan aspirasi dan selanjutnya disalurkan," jelasnya.

Menyikapi kekecewaan mahasiswa terkiat DPRD Pagaralam tidak menyatakan sikap menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, Jenni mengatakan bahwa DPRD Pagaralam sudah membuat kebijakan yang menurut DPRD Pagaralam sudah maksimal, yaitu DPRD Pagaralam berjanji akan membawa aspirasi mereka langsung untuk menyampaikannya.

"Apabila adik-adik mahasiswa mengerti ini adalah aksi yang nyata daripada hanya sekedar statetmen. Karena saya harus hati-hati mengeluarkan stetmen karena banyak kejadian ini akan dipolitisir.

Intinya tuntutan mahasiswa sudah diterima DPRD dan akan disampaikan langsung," tegasnya.

Baca juga: Detik-detik Markas Koramil Diserang OPM di Papua, Tentara Balas Dengan Tembakan Minimi

Namun untuk memberikan stetmen mendukung atau tidak mendukung terhadap undang undang yang ada perlu kajian yang lama.

Pasalnya DPRD ada arahan terkiat dampak positif dari adanya Omnibus Law ini termasuk dampak negatifnya.

"Ini harus kami konsultasikan dulu, karena kami juga harus mendengar aspirasi dari masyarakat lainnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Susno Duadji.

Untuk itu kami tidak bisa serta merta langsung mensetujui untuk menolak. Kita harus mempertimbangkan, nantinya kita sama-sama menyampaikan aspirasi dari adik-adik mahasiswa tadi," ungkapnya.