Gubernur Lantik 5 Pjs Gantikan Bupati di Sumsel yang Cuti Kampanye Ini Rinciannya Hingga Tugasnya

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Penjabat sementara (PjS) bupati kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Ogan Ilir, Musim Rawas, dan Musik Rawas Utara resmi dilantik oleh Gubernur Sumsel Herman Deru di Griya Agung, Sabtu (26/9/2020) malam.

Adapun lima penjabat sementara tersebut yaitu Aufa Syahrizal Syarkoni (Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumsel) jadi Pjs bupati di Kabupaten Ogan Ilir.

Muhammad Zaki Aslam (Karo Umum dan Perlengkapan Pemprov Sumsel) Pjs bupati di Kabupaten OKU.

Nora Elisya (Kepala BKD Sumsel) Pjs bupati di Kabupaten OKU Selatan.

Ahmad Rizali (Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan) Pjs bupati di
Kabupaten Musirawas.

• Dua Hari tak Pulang ke Rumah, Bocah 10 Tahun di Muratara Ditemukan Sudah Jadi Mayat Gini Kondisinya

• Oknum Dokter Pelaku Pelecehan Seksual & Pemerasan Rapid Test di Bandara Soeta Berhasil Ditangkap

Serta Suman Asra Supriyono (Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan) Pjs bupati di Kabupaten Muratara.

Gubernur Sumsel, Herman Deru, mengatakan, PJs bupati merupakan perpanjangan tangan gubernur dan melanjutkan proses administrasi pemerintahan di kabupaten karena bupati definitif mencalonkan diri pada gelaran pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember mendatang.

"Soal Pjs bupati sudah diatur sesuai ketentuan berlaku yang tertuang sesuai SK bahwa Pjs bupati harus menjaga kondusivitas daerah harus bebas dari konflik, baik karena politik, rasa dan yang lain," katanya.

Herman Deru menegaskan, Pjs bupati harus memastikan tatanan pemerintahan dan sistem keuangan di kabupaten yang dipimpinnya tetap berjalan selama bupati definitif mengikuti kontestasi politik.

Selain itu, Pjs bupati pun tidak diperbolehkan mengubah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari masing-masing bupati definitif.

"Hanya boleh untuk menjaga kedamaian. Jaga netralitas ASN dia sendiri harus netral. Bupati yang ditunjuk bukan putra daerah, jadi kenapa harus 'bermain'?" jelas dia.

Tugas lain Pjs bupati di lima kabupaten tersebut yakni ikut mengawasi penggunaan fasilitas negara. Hal ini karena bupati yang cuti tidak boleh gunakan fasilitas negara seperti rumah dan kendaraan dinas.

"Yang paling penting pejabat definitif yang cuti karena keinginan sendiri dan sesuai UU Pilkada tidak berhak menandatangani dalam kapasitas sebagai bupati dalam kurun cuti," ujar Deru.

PJs bupati Ogan Ilir, Aufa Syahrizal Syarkoni, mengatakan jabatan baru yang dipercayakan padanya merupakan sebuah berkah dan kepercayaan yang dipegang teguh.

"Amanah ini insyaallah akan saya laksanakan dengan penuh tanggung jawab."

"Satu yang paling penting karena ini suasana pilkada ajak semua warga masyarakat semua elemen untuk sukseskan pilkada aman dan kondusif dan Pilkada berjalan lancar," kata Aufa.

Dia pun akan melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Ogan Ilir dalam menjalankan tugasnya.

"Pembangunan tidak boleh berhenti meski saya hanya sebentar saya berkomitmen akan bangun OI jadi lebih baik," ujar Aufa.

Sementara, PJs Bupati OKU Selatan, Nora Elisya, menyebutkan, dia akan bekerja sesuai fungsi Pjs bupati yang hanya diperbolehkan untuk menjalankan administrasi di antaranya memimpin pelaksanaan pemerintahan daerah, menjaga netralitas ASN serta jaga ketentraman dan keamanan masyarakat.

"Saya akan jalankan RPJMD yang sudah ada dari bupati definitif," kata Nora.