Kabar Gembira Bagi Honorer K2, 51.000 Orang Segera Diangkat Jadi ASN Tinggal Tanda Tangan Jokowi

Kabar gembira akan diangkatnya tenaga honorer K2 menjadi ASN diketahui setelah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Editor: adi kurniawan
IST
Guru Honorer 

SRIPOKU.COM -- Setelah menunggu waktu lama, tenaga honorer K2 yang lulus seleksi untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan segera menjadi Apartur Sipil Negara (ASN).

Pemerintah juga sudah menyiapkan puluhan ribu Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk ribuan tenaga honorer K2.

Kabar gembira akan diangkatnya tenaga honorer K2 menjadi ASN diketahui setelah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengadakan rapat kerja dengan Komisi II DPR RI.

Dalam rapat tersebut, seperti dikutip dari Kompas TV, Tjahjo mengatakan Rancangan Perpres tentang Gaji dan Tunjangan PPPK sudah di meja Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Sebelumnya, kata dia, sudah empat menteri yang menandatangani RPerpres tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.

Selain Tjahjo Kumolo sendiri, menteri terkait lainnya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Rancangan Perpres tersebut pun sudah ditunggu-tunggu oleh 51 ribu tenaga honorer K2 yang lulus seleksi PPPK pada Februari 2019 lalu.

REKOR - Penambahan Kasus Positif Covid-19 Hari Ini 4.634, Ini Sebarannya di 34 Provinsi Ada Sumsel

Wagub Sumsel H Mawardi Yahya Meminta Pejabat Fungsional Yang Baru Dilantik Dapat Lakukan Inovasi

Bank Indonesia Sebut Kontraksi Ekonomi Sumsel tidak Seburuk Daerah Lainnya, Perlahan Mulai Membaik

"Alhamdulillah, rancangan Perpres tentang Gaji dan Tunjangan PPPK sudah diparaf menteri. Saat ini sudah di meja Presiden Joko Widodo," kata Menteri Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (23/9).

Namun demikian, Tjahjo mengatakan, RPerpres tentang Gaji dan Tunjangan PPPK masih menunggu giliran untuk ditandatangani Presiden Jokowi.

Pasalnya, kata Tjahjo, ada banyak dokumen yang harus diparaf presiden. Karenanya, tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.

"Kami sekarang swdang menunggu Perpresnya ditandatangani (presiden). Mudah-mudahan bisa secepatnya," ujar Tjahjo.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan begitu Perpres ditandatangani Presiden Jokowi, lalu diundangkan di Kemenkumham, proses selanjutnya adalah penetapan NIP PPPK.

Menurut Bima, BKN sudah menyiapkan NIP PPPK sebanyak 51 ribu. Puluhan ribu tenaga honorer tersebut adalah mereka yang lulus seleksi PPPK pada Februari 2019 lalu.

"Penetapan NIP PPPK prosesnya sama seperti PNS. Dimulai dari usulan pemberkasan nama-nama honorer K2 yang lulus PPPK dan masih aktif," ujar Bima.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved